REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Perpres Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal telah keluar 10 Oktober 2016 lalu. Sekjen Kemenag Nur Syam mengatakan, dari sisi regulasi BPJPH telah selesai dilakukan dan tidak ada kendala.

"Keberadaan struktur dalam BPJPH telah disahkan terdiri dari satu kepala BPJPH, satu sekretaris dan tiga kepala pusat, pembentukan BPJPH ini sudah tidak ada hambatan," ujar dia kepada Republika, Kamis (20/10).

Saat ini, pihaknya hanya menunggu pemilihan oleh panitia seleksi untuk menduduki jabatan di BPJPH tersebut. Orang-orang yang mengisi jabatan di BPJPH haruslah orang yang berkualitas.

Kemenag menargetkan, triwulan pertama 2017, orang-orang yang mengisi jabatan di BPJPH telah terpilih. Sehingga BPJPH dapat segara langsung turun untuk bekerja sesuai denga tugas pokok dan fungsinya.

Namun, penerapan UU JPH masih terkendala dalam harmonisasi dengan kementrian terkait. Masih ada ketidaksepakatan terkait masalah di bidang kosmetik dan obat-obatan yang menjadi bagian dari produk yang harus memiliki sertifikasi halal 2019 mendatang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika