REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Penasehat Majelis Dialog Antar Agama dan Kebudayaan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Pusat Alwi Shihab mengatakan berdemokrasi jangan menggunakan hal-hal yang bisa merusak kebersamaan. Salah satunya adalah dengan isu SARA.
"Jangan sampai isu sara dibesar-besarkan dalam Pilkada. Kalau soal sara dibesar-besaran akan sangat berbahaya," katanya usai beraudiensi dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kepatihan Yogyakarta, Rabu (19/10).
Dia berharap semua calon kepala daerah/wakil kepala daerah dalam Pilkada untuk menyejukkan suasana dan jangan sampai ada statement yang mengganggu yang lain.
"Supaya kita bisa hidup tenteram. Perlu kita jadikan budaya untuk saling menghargai, supaya demokrasi di Indonesia yang selama ini baik, tidak tercoreng oleh hal-hal yang bisa merusak atmoster dan kondisi sehingga bisa tercemar," jelasnya.
Terkait dengan perlu tidaknya Ahok dibawa ke ranah hukum, menurut Alwi Majelis Ulama Indonesia sudah memaafkan, karena dia meminta maaf dan mengatakan tidak ada niat melakukan hal itu.
"Tidak mungkin dia berniat menghina umat Islam, sedangkan konstituennya di Jakarta sekitar 89-90 persen umat Islam. Yang kasus Ahok jangan diulangi dan Islam mengajarkan untuk saling memaafkan," katanya.
Menurutnya Ahok akan dipanggil untuk menjelaskan pernyataannya itu merupakan proses hukum. Namun proses hukum ini bukan berarti untuk dihukum, dan akan dilihat masalahnya. Karena itu Alwi berpesan agar jangan Gunakan Alquran untuk tidak bersama dan mendiskreditkan yang lain.
"Alquran adalah rahmat bagi seluruh Makhluk Tuhan termasuk tumbuh-tumbuhan dan jangan gunakan Alquran untuk kepentingan politik," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika