REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta Dinas Kebersihan mengatur mobilitas pengiriman sampah ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi. "Kalau masalah antrian truk sampah di TPST Bantargebang sudah selesai. Tapi ke depannya, saya minta mobilitas truk sampah itu diatur supaya jangan sampai ada antrian," katanya, Rabu (19/10).
Menurut dia, pengaturan harus dilakukan oleh dinas terkait karena seluruh alat berat memang milik pribadi atau dalam hal itu merupakan milik Dinas Kebersihan DKI Jakarta.
"Alat-alat berat, seperti truk sampah itu kan memang merupakan milik kita sendiri. Jadi, tidak ada batasan waktu pengoperasiannya. Makanya, saya minta Dinas Kebersihan mengaturnya," ujarnya.
Meskipun demikian, mantan Bupati Belitung Timur itu mengaku tetap akan melakukan evaluasi terhadap operasional seluruh truk sampah yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan DKI Jakarta.
"Karena saya tidak mau lagi operasional truk sampah kita diserahkan kepada pihak swasta. Semuanya harus dikelola, diatur sendiri oleh Dinas Kebersihan. Evaluasi pun akan saya lakukan secara rutin," katanya.
Sementara itu, dia mengungkapkan berdasarkan laporan sementara yang diterimanya, antrian truk sampah di TPST Bantargebang terjadi karena kekurangan bahan bakar minyak (BBM).
"Kalau dilihat dari laporan sementara yang masuk ke saya, truk-truk sampah mengantri di Bantargebang karena kekurangan BBM. Padahal truk-truk sampah itu baru saja dibeli. Maka dari itu, saya mau cek lagi," ungkap Basuki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika