REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPD RI, Fahira Idris ikut mengomentari panasnya Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017. Ia mengingatkan KPU DKI Jakarta untuk memastikan semua warga DKI masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
"Pagi ini, saya mau mengingatkan @kpu_dki Jakarta untuk memastikan semua warga DKI Jakarta yang memenuhi syarat sebagai pemilih, masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan memastikan DPT bersih dari orang-orang yang tidak punya hak untuk memilih pada Pilkada DKI Jakarta 15 Feb 2017," kata Fahira Idris dalam akun Twitter pribadinya, Rabu (19/10).
Ia menjelaskan penyusunan dan penetapan daftar pemilih yang baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan menjadi prasyarat utama sebuah Pilkada dikatakan demokratis, jujur, dan adil. Pasalnya hampir di setiap gelaran baik Pemilu maupun Pilkada di Indonesia, daftar pemilih selalu menjadi persoalan krusial dan sumber konflik, bahkan kerusuhan, karena selalu dikaitkan dengan upaya untuk memenangkan salah satu pasangan calon.
Oleh karena itu, ia berharap, pada Pilkada DKI Jakarta mendatang, KPU memberikan perhatian ekstra untuk mmastikan daftar pemilih tidak bermasalah.
"Harus kita akui, bahwa tensi Pilkada Jakarta ini sangat tinggi. Makanya, hal-hal yang sifatnya krusial seperti daftar pemilih harus dapat atensi lebih, kita harus tutup semua celah-celah yang bisa membuat kondisi Pilkada menjadi tidak kondusif," ujarnya.
Ia meyakini KPU DKI bisa bekerja secara profesional dan memastikan semua warga Jakarta yang punya hak pilih masuk dalam DPT, dan juga memastikan DPT bersih dari orang-orang yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
Namun, memastikan daftar pemilih yang baik dan benar serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bukan hanya tanggung jawab KPU DKI saja, tetapi juga semua elemen masyarkat yang ada di Jakarta, mulai dari partai politik, relawan, maupun warga biasa.
Ia memohon kepada seluruh warga DKI Jakarta untuk menjadi pemilih aktif, salah satunya dengan memastikan diri anda sudah terdaftar sebagai pemilih dan masuk ke dalam DPT. Selain itu, untuk ikut aktif mengumpulkan bukti dan melaporkannya jika menemukan potensi pelanggaran dalam penyusunan dan penetapan DPT, kepada KPU DKI, Bawaslu, atau pihak berwenang lainnya.
"Jangan nanti setelah Pilkada usai, baru meributkan DPT. Parpol-parpol dan relawan, termasuk pasangan calon juga harus ikut mengimbau agar masing-masing konstituennya menjadi pemilih aktif. Cek apakah namanya sudah ada dalam daftar pemilih atau belum. Awasi DPT agar benar-benar bersih dari orang-orang yang tidak punya hak memilih," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika