REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Jumlah daerah aliran sungai (DAS) kritis di Indonesia terus meningkat setiap tahun. Saat ini, ada 108 DAS di seluruh penjuru negeri yang masuk dalam kategori kritis dan perlu segera direvitalisasi.
“Kondisi ini menunjukkan lemahnya sistem pengelolaan DAS,” ujar peneliti Fakultas Kehutanan UGM, Marcus Octavianus Sustayo, Selasa (18/10).
Ia menuturkan penyebab utama DAS kritis adalah ulah manusia, seperti penggundulan hutan dan pengolahan lahan tanpa memperhatikan kaidah-kaidah konservasi sehingga terjadi penurunan fungsi daerah aliran sungai.
Maka itu diperlukan pengelolaan DAS secara berkelanjutan. Salah satunya dengan membangun hutan di sekitar DAS. Marcus menuturkan, pembangunan hutan rakyat atau agroforestry dengan melibatkan masyarakat sekitar sangat disarankan untuk memenuhi luasan hutan optimal.
Marcus sendiri telah melakukan penelitian melalui disertasasinya yang berjudul Pendekatan Spasial Ekologis dan Skala Multidimensi dalam Pengelolaan DAS Berkelanjutan di DAS Ngrancah, Kabupaten Kulon Progo. Hasil penelitiannya menunjukkan, untuk mencapai keharmonisan spasial ekologis diperlukan luasan hutan optimal sekitar 75,07 persen dari total luasan areal sub DAS Ngrancah.
Sebagian besar lokasi arahan rehabilitasi hutan dan lahan yaitu 474 hektare atau 85 persen berada di wilayah sub hulu DAS Ngrancah. Sementara itu sebagian kecil lokasi tersebut terletak di bagian hilir dan dekat waduk Sermo sekitar 83 hektar 15 persen.
Guna meningkatkan efektifitas pengelolaan sub DAS Nrancah yang berkelanjutan, perlu dilakukan percepatan pemulihan kondisi ekologis sub DAS Ngrancah. Termasuk melibatkan masyarakat untuk meningkatkan keikutsertaan warga setempat dalam penerapan konsep konservasi tanah dan air.
"Tidak kalah pentingya, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, koordinasi dan kolaborasi terkait perencanaan, monitoring evaluasi serta pengendalian sumber dana dalam pengelolaan das," ujar Marcus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika