REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengestimasi total kerugian akibat banjir bandang di Garut. BNPB menyebutkan total kerusakan dan kerugian pascabencana banjir bandang Garut mencapai Rp 288 miliar.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho menyebut nilai tersebut berasal dari kajian penilaian di lima sektor yaitu permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi dan lintas sektor. "Sektor permukiman dengan sub-sektor perumahan dan prasarana lingkungan memiliki nilai kerusakan dan kerugian sekitar Rp 83 miliar," dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/10).
Selain itu, lanjutnya, persoalan yang sangat mendasar adalah pendanaan terhadap proses rehab-rekon tersebut. Pemerintah daerah memperkirakan skema pendanaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) namun tentu jumlah yang dianggarkan mencukupi total nilai kerusakan dan kerugian.
Dunia usaha atau pun Badan Usaha Milik Negara maupun masyarakat dapat berperan untuk mendukung proses rehab-rekon tersebut, seperti pascabencana Banjarnegara dan Purworejo. Dunia usaha dan masyarakat terbukti mampu untuk mempercepat proses rehab-rekon pascabencana. Di sisi lain, pemahaman warga yang terdampak atau pun mereka yang berada di kawasan rawan sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses rehab-rekon.
Sekretaris Daerah Kabupaten Garut Iman Alirahman mengatakan bahwa aparatnya mengalami kesulitan untuk meyakinkan warga pindah. “Sekalipun diberi rumah, mereka memaksakan untuk membangun kembali rumahnya di lokasi terdampak,” kata Iman yang menghadiri Rapat Koordinasi Rencana Aksi Rehab-Rekon Pascabencana Banjir Bandang Garut di Graha BNPB, Jakarta Timur, Selasa (18/10).
Pemerintah Kabupaten Garut menghadapi tantangan bahwa kawasan Garut 81 persen merupakan kawasan hutan lindung sedangkan sisanya kawasan yang dapat dibudidayakan. Penataan kawasan menjadi problematik, khususnya terkait dengan pemukiman warga terdampak dan peghidupan. “Relokasi tidak hanya berdasarkan jumlah rumah yang akan dibangun tetapi juga penentuan kawasan yang aman,” ujar Iman.
Sementara ini, Pemerintah Pusat telah berkomitmen pada penyediaan dua tower rumah susun berkapasitas masing-masing 70 KK dan 50 unit dengan skema rumah khusus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika