REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Organisasi Pengusaha Angkutan Darat Kota Bekasi, Jawa Barat, mengimbau seluruh pihak mendukung operasional angkutan umum lingkungan jenis bajaj di wilayah setempat mulai 2016. Hal itu dikatakan Hotman menyikapi adanya resistensi sejumlah kalangan terhadap agenda uji coba bajaj di Perumahan Bekasi Permai, Kecamatan Bekasi Timur, mulai 18-28 Oktober 2016.
"Semua punya kebutuhan, ojek pangkalan juga ada kebutuhan. Masing-masing jangan ganggu orang usaha," kata Ketua Organda Kota Bekasi Hotman Pane, Senin (17/10).
Resistensi itu dilatarbelakangi adanya potensi konflik operasional bajaj dengan sejumlah ojek pangkalan dan juga pengendara becak karena adanya singgungan trayek. Dikatakan Hotman, pihaknya bertanggung jawab terhadap izin operasional bajaj di Kota Bekasi.
"Izin operasionalnya akan ada di Koperasi Angkutan Bekasi (Koasi). Kami berperan melakukan pembinaan dan pengawasan," katanya.
Dia mengatakan pengusaha bajaj diwajibkan mengurus keanggotaan koperasi untuk keperluan izin taryek.
"Izinnya atas nama Koasi. Mereka yang jadi anggota koperasi berhak atas usaha bajaj di lingkungannya. Organda sifatnya pembinaan," katanya.
Guna mengantisipasi konflik dengan ojek pangkalan maupun becak, pihaknya akan mendorong para pengendaranya untuk beralih pekerjaan menjadi pengendara bajaj.
"Harga bajaj per unit Rp 67 juta. Bisa dikredit melalui Koasi," katanya.
Dia mengatakan operasional bajaj berbahan bakar gas itu sejalan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Lingkungan di Kawasan Perumahan dan Kawasan Tertentu di Daerah. Dia optimistis animo masyarakat untuk menggunakan bajaj akan tinggi mengingat kendaraan tersebut memiliki kapasitas tampung penumpang yang lebih luas daripada ojek maupun becak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika