REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Gerakan Masyarakat untuk Demokrasi (Gema Demokrasi) Dhyta Caturani mengungkapkan penataan kota yang dilakukan pemerintah harus memperhatikan sisi kemanusiaan agar tidak menimbulkan luka di hati masyarakat.
"Kalau memang mau menata kota jangan sampai menimbulkan luka warga. Ada cara seperti dialog. Jangan kemudian sepihak seperti Bukit Duri ini," ujarnya dia di lokasi acara Nyalakan Cahaya Tanah Gusuran, di Bukit Duri, Jakarta, Sabtu (15/10).
Dhyta menambahkan, sejumlah warga Bukit Duri ada yang langsung digusur padahal sebagian di antara mereka ada yang memiliki sertifikat. Karena itu, lanjut dia, semestinya pemindahan atau relokasi warga harus melalui proses pengecekan yang tepat.
"Ada yang langsung digusur hanya dengan mengklaim sebagai tanah negara padahal harus dicek lagi. Kalau memang tanah negara harus dicek lagi apakah negara punya sertifikat," katanya.
Sejumlah komunitas, seperti Gema Demokrasi dan Sanggar Ciliwung Merdeka bekerja sama dengan Jaya Suprana School of Performing Art dan Jaringan Relawan Kemanusiaan (JRK) menggelar acara yang bertemakan "Nyalakan Cahaya Tanah Gusuran" untuk memperingati 14 hari pascapenggusuran Bukit Duri. Lokasi acara di RT 6 RW 12 yang menjadi salah satu tempat yang digusur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
