REPUBLIKA.CO.ID, KAYONG UTARA -- Pimpinan MPR Hidayat Nur Wahid meminta Presiden Joko Widodo membuktikan pada rakyat bahwa pilihannya menarik kembali Ignasius Jonan dan Arcandra Tahar dalam pemerintahan adalah keputusan yang tepat. Hidayat menyebut, di usia pemerintahan yang sudah dua tahun, Presiden harus semakin hati-hati dalam membuat keputusan.

"Harus ada pembuktian ke publik bahwa mereka bukan pilihan yang salah dari Presiden. Kalau salah, beliau sendiri yang rugi," kata Hidayat, di sela-sela kunjungan kerjanya di Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, Jumat malam (14/10).

Khusus untuk Jonan yang telah resmi menjabat sebagai menteri ESDM, Hidayat secara pribadi mengaku belum pernah mendengar mantan menteri perhubungan tersebut memiliki pengalaman di sektor migas. Karenanya, penunjukan tersebut lagi-lagi harus dibuktikan Jokowi bahwa Jonan adalah orang yang tepat untuk mengisi jabatan menteri ESDM.

Adapun untuk Arcandra Tahar, Hidayat mengatakan, pemerintah harus meyakinkan publik bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan persoalan kewarganegaraan gandanya. Arcandra sebelumnya adalah menteri ESDM yang menggantikan posisi Sudirman Said. Namun, baru 20 hari bekerja ia sudah dicopot karena ternyata memiliki paspor Amerika Serikat.

"Ini juga menjadi tantangan bagi beliau untuk membuktikan bahwa memang Pak Arcandra sudah Indonesia, tidak lagi ada sisa-sisa warna negara Amerika," kata Hidayat.

Pada Jumat (14/10) siang kemarin, Presiden Jokowi melantik Ignasius Jonan sebagai menteri ESDM dan Arcandra Tahar sebagai wakil menteri ESDM. Keduanya sama-sama pernah menjadi menteri di Kabinet Kerja.

Jonan sebelumnya adalah menteri perhubungan yang dipercaya Jokowi menjabat sejak Oktober 2014. Namun, pada 27 Juli lalu, posisi Jonan di Kementerian Perhubungan digantikan oleh Budi Karya Sumadi.

Adapun Arcandra Tahar sebelumnya adalah pakar di bidang migas yang lama berkarir di Amerika Serikat. Pada perombakan kabinet jilid dua lalu, Presiden memanggil pulang Arcandra ke Indonesia untuk memimpin Kementerian ESDM. Namun, baru 20 hari menjabat, ia diberhentikan karena memiliki dua kewarganegaraan.

Setelah tak lagi menjabat, Arcandra mengembalikan paspor Amerika-nya dan mengurus kembali status warga negara Indonesia. Setelah urusan kewarganegaraannya selesai, ia dipercaya kembali menduduki jabatan di pemerintahan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika