REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Republik Indonesia Joko Widodo diminta bersikap atas dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Pasalnya, kasus tersebut dinilai sudah menjadi persoalan nasional.

"Kita juga semua ingin tahu sikap dari presiden kita, Bapak Jokowi. Sebagai Kepala Negara yang terpilih oleh dukungan mayoritas penduduk Indonesia, sudah saatnya Pak Jokowi juga berpendapat dan tegas kepada aparatnya yang telah melakukan penistaan agama," ujar tokoh muda Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (12/10).

Doli menyebut, Jokowi jangan bersikap seolah-olah tidak ambil peduli dan nanti bisa menimbulkan kesan justru mendukung apa yang dinyatakan Ahok. "Apalagi bagi kami kader Partai Golkar, sikap itu penting, karena Pak Jokowi sudah menjadi calon Presiden Partai Golkar secara resmi pada tahun 2019," kata dia.

Di sisi lain, Doli melihat sudah saatnya Dewan Pembina dan Dewan Kehormatan Golkar segera mengadakan rapat, membuat sikap, dan memberikan saran serta pertimbangan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terkait efek apabila Golkar tetap mendukung Ahok. Dewan-dewan tersebut memiliki tugas dan fungsi yang harus dijalankan. Di dalam AD/ART, Dewan Kehormatan bertugas memberikan pertimbangan terutama terkait dengan hal normatif dan etis, menjaga agar doktrin kekaryaan, paradigma baru, dan seluruh nilai kepartaian dan ke-Indonesiaan tetap tegak dan senantiasa berkembang dalam tubuh partai. Jadi, kata Doli, ini adalah momentum Dewan Kehormatan menunjukkan eksistensinya.

Apalagi dewan tersebut diketuai oleh BJ Habibie yang merupakan tokoh, sesepuh partai, sekaligus pendiri Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI). Ada juga Akbar Tandjung yang pernah menjadi Ketua Umum. Dewan Pembina juga penting memberikan pertimbangan politis makro strategis kepada DPP, terkait dampak negatif apabila Golkar tetap mendukung Ahok.

Ikuti Whatsapp Channel Republika