REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menurut pengamat politik, Hanta Yudha pesta demokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak cuma sekedar damai. Demokratisasi dalam pilkada juga harus dijamin bisa terselenggara dengan baik dan benar. Sebab tidak menutup kemungkinan Pilkada berjalan sangat damai dan kondusif tapi sangat tidak demokratis. Sebagai contoh yaitu pada masa orde baru beberapa tahun silam.

“Memang Pilkada itu harus damai, tapi itu tidak cukup. Pilkada juga harus demokratis kalau tidak ada. Percuma saja ada Pilkada,” jelas Hanta Yudha, saat ditemui di Komplek Parlemen, Senin (10/10).

Maka dari itu peran dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) harus dioptimalkan dengan baik. Kemudian dengan berperan aktifnya DKPP, Hanta Yudha meyakini bakal tersaji pilkada yang damai dan demokratis. Disamping itu, DKPP juga diyakini mampu menjaga netralitas para penyelenggara pilkada itu sendiri.

“Kalau netral rakyat yang menjadi peserta juga bisa tenang dan mampu meredam gejolak akbat pilkada,” tambahnya.

Kemudian sebaliknya kalau ada tendensi KPUD tidak independen, maka kans terjadinya konflik akan semakin besar. Sebab kalau KPU sulit untuk tidak berbuat netral, karena sangat terkontrol. Namun tidak untuk KPUD di daerah-daerah, mereka harus benar-benar dikontrol karena potensii tidak netral jauh lebih besar daripada KPU.

Ikuti Whatsapp Channel Republika