REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pernyataan Panglima TNI tentang lemahnya kinerja Badan Intelijen Negara (BIN) dinilai merupakan cerminan kontestasi antara lembaga intelijen negara. Pernyataan tersebut justru dianggap membuka ancaman baru karena mengumbar situasi dan kekuatan intelijen negara secara terbuka.
"Tidak sepantasnya keluhan semacam itu disampaikan terbuka karena membahayakan pertahanan negara," ujar Ketua Setara Institute Hendardi, Senin (10/10)
Menurut dia, TNI tidak boleh terus-menerus merasa lebih kuasa atas segala hal. Konstitusi dan peraturan perundang-undangan sudah mengatur tugas dan fungsi masing-masing lembaga negara, termasuk dalam soal intelijen. Ide pembentukan BIN adalah memusatkan segala informasi keluar dari satu pintu dan dikelola secara lebih akuntabel dibanding intelijen di masa lalu.
"Jadi BIN adalah antitesis dari unit-unit intelijen di banyak institusi, terutama di TNI yang nyaris tidak bisa diakses, dikontrol, dan cenderung represif," kata Hendardi.
Dia menyebut intelijen di bawah BIN adalah cara untuk memaksa kinerja intelijen bekerja dengan cara-cara non militer. Bagi Hendardi aspirasi Panglima TNI sudah off side dan menggenapi daftar keinginan buruk TNI yang sudah banyak dikemukakan di ruang publik untuk kembali mendominasi tugas keamanan termasuk kehendak untuk kembali berpolitik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
