REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan pemerintah daerah untuk selalu melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam setiap pengambilan kebijakan. Menurut Mendagri, hal ini sangat penting sebab para tokoh tersebut lah yang mampu mendamaikan masyarakat jika muncul konflik di daerah.
"Kalau muncul konflik, yang bisa meredam itu bukan TNI, Polisi atau Satpol PP, tapi para tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat," kata Tjahjo, saat memberikan sambutan dalam pembukaan rapat kerja nasional Forum Kerukunan Umat Beragama di gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (6/10).
Lebih lanjut, dia menekankan bahwa kepala daerah harus merangkul semua umat beragama. Jangan hanya melibatkan ormas-ormas keagamaan jelang Pilkada saja demi mengamankan kantong-kantong suara.
"Para tokoh ini harus terus dilibatkan untuk diajak diskusi sebelum mengambil sebuah keputusan apa pun. Kalau tidak proses ke depan akan mencemaskan," ucap Tjahjo.
Dalam isu strategis bidang agama, sambung dia, setidaknya ada empat ancaman permasalahan, yakni kesenjangan ekonomi, korupsi, terorisme dan narkoba. Untuk mengatasi ancaman-ancaman tersebut, Tjahjo mendorong dilakukannya dialog-dialog antarumat beragama terus dilakukan di daerah-daerah. Kepala daerah, kata dia, bertanggung jawab atas kerukunan umat di daerahnya masing-masing.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
