REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menempati peringkat ketiga sebagai daerah pengirim jasa tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri terbanyak. Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin mengungkapkan, ada 28 ribu warganya yang bekerja di luar negeri.
Oleh karenanya, ia menilai, keberadaan Forum Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (FP2TKI) NTB memiliki peran penting dalam persoalan perlindungan TKI asal NTB di negeri orang.
Muhammad Amin ingin FP2TKI menjadi forum yang strategis untuk bersinergi dengan berbagai pemangku kebijakan untuk melindungi para TKI. TKI, lanjutnya, merupakan sumber devisa, aset negara, aset bangsa, dan aset daerah yang harus dijaga, diperlihara, dan dilindungi. Ia menekankan pentingnya melindungi para anak bangsa yang mencari nafkah di negeri tetangga hingga di Timur Tengah.
"Saya harap para TKI yang akan bekerja di luar negeri harus melengkapi persyaratan, agar tidak ada peluang bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengeksploitasi TKI kita," ujarnya dalam peringatan hari ulang tahun pertama FP2TKI NTB di Hotel Golden Tulip, Kota Mataram, NTB, Rabu (5/10).
Di tempat yang sama, Ketua FP2TKI Juaini menjelaskan, lahirnya forum ini untuk mengatasi keresahan akan nasib Tenaga Kerja Indonesia terhadap kerasnya kompetisi terkait penempatan kerja.
"Pemerintah Malaysia menerapkan beberapa kebijakan yang cukup memberatkan bagi pemerintah Indonesia, yaitu adanya beban pembiayaan yang harus dibayarkan pihak Indonesia kepada pihak pengguna jasa pihak penempatan Malaysia," katanya.
Oleh karena itu, FP2TKI akan melakukan diskusi yang melahirkan rekomendasi untuk menolak pemberlakuan program tersebut. "Kami ingin berperan lebih aktif dengan berbagai pihak dalam upaya melindungi TKI terutama terkait dengan penempatan kerja," lanjutnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika