REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP PPP M Romahurmuziy mengatakan transparansi secara elektronik atas seluruh kebijakan pemerintah akan mengurangi tindak pidana korupsi.
"Perlu upaya pencegahan serius untuk mengurangi peluang korupsi dalam bentuk transparansi secara elektronik atas seluruh kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan," kata Romy, pangggilan Romahurmuziy dalam sambutannya di Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I PPP di Jakarta, Senin (3/10) malam.
Kebijakan itu, lanjutnya, antara lain berupa penetapan dasar alokasi anggaran, kuota perdagangan komoditas baik impor maupun distribusi dalam negeri, mekanisme penyelenggaraan layanan publik seperti sertifikasi tanah, KTP, dan perizinan usaha.
Dia mengatakan transparansi itu juga termasuk proses pemasukan dan pengeluaran barang dan jasa yang mana di negara tetangga bisa ditelusuri hanya dengan telepon genggam. Menurut dia, suatu negara akan bebas dari korupsi jika dimulai dari tegaknya integritas seluruh aparat yang terkait dengan penyediaan, pengalokasian pelaksanaan dan pemeriksaan anggaran.
"Karenanya pembangunan dan pemeliharaan integritas harus dimulai dari aparat perpajakan, bea cukai, lembaga perwakilan rakyat termasuk partai politik, BUMN, auditor negara, penegak hukum, dan lembaga peradilan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
