Selain ketiga tongkang tersebut, ada setidaknya empat tongkang lainnya yang antre di tengah laut dan menanti giliran untuk sandar. Setiap tongkang, membawa muatan sekitar 5 ribu ton batu bara dan diperkirakan membutuhkan waktu bongkar muat selama 2,5 hari.

Sementara itu, Wali Kota Cirebon, Nasrudin Azis memastikan, rekomendasi pembukaan kembali aktivitas bongkar muat batu bara itu keluar setelah melalui pembahasan bersama pihak terkait lainnya. Pihak otorita pelabuhan, seperti KSOP, Pelindo, maupun para pengusaha yang tergabung dalam asosiasi pengguna jasa Pelabuhan Cirebon juga telah memberi jaminan upaya optimal dalam meminimalisasi debu batu bara.

Azis juga berjanji membentuk tim pengawas untuk memonitor pelaksanaan bongkar muat batu bara, yang terdiri dari unsur pemerintah, DPRD, muspida, maupun masyarakat. Tim pengawas tersebut ditargetkan terbentuk pada awal Oktober mendatang.

"Para pengguna jasa pelabuhan pun siap ditutup lagi jika aktivitasnya nanti terbukti masih menimbulkan debu dan merugikan masyarakat sekitar pelabuhan," tutur Azis.

Azis menambahkan, aktivitas batu bara di Pelabuhan Cirebon pun kali ini berpotensi mendatangkan dana CSR yang cukup besar bagi masyarakat Kota Cirebon. Potensi CSR itu berkisar Rp 5 miliar – Rp 8 miliar per tahun dari sebelumnya yang hanya Rp 500 juta per tahun.

"Dana itu tidak akan masuk kas daerah, melainkan dalam bentuk program dan disalurkan langsung, terutama bagi warga di sekitar Pelabuhan Cirebon," tegas Azis.

Azis pun sempat dicecar oleh kalangan legislatif terkait pembukaan kembali bongkar muat batu bara itu. Suasana rapat antara dia dan legislatif pun sempat memanas. Dia meminta legislator dan semua pihak mengawasi bersama soal debu batu bara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika