Rabu 28 Sep 2016 15:07 WIB

PON Jabar untuk Kepentingan Siapa?

Stadion Gelora Bandung Lautan Api di malam pembukaan pon XIX jabar 2016.
Foto:

Jika kita perhatikan dari 2 tahun silam proyeksi penyiapan PON sungguh tidak ragu-ragu, baik dalam tahap persiapan hingga menjelang hari H pelaksanaan pembukaan. Terbukti, dari gelontoran dana yang terbilang bukan seratus duaratus juta saja tapi Rp 2,3 triliun. Penggunaan dana rakyat khususnya APBD juga tidak luput demi percantikan venue maupun new venue guna diselenggarakannya PON Jabar. Sosok Aher jelas tidak main-main masalah nama baik Jabar hingga berani mempertaruhkan hak rakyat. Harusnya, dana ini masuk untuk pendidikan rendah Jawa Barat yang menurut IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Jabar ada diurutan ke 15 se-nasional membuktikan tingkat kualitas pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup masyarakat Jawa Barat masih rendah (BPS 2014). Atau angka kemiskinan Jawa Barat per september 2015 terdapat 4.485.654 orang 9,57 persen (BPS Jabar).

Prestasi dana rakyat belum berhenti sampai disini, alih-alih untuk membantu pembiayaan PON dana desa juga dikorbankan guna kelangsungan agenda tuan rumah. Pemerintah Jabar sudah 'gelap mata' hingga mengorbankan kepentingan rakyat yang sering di elu-elukan saat kampanye. Jelas korban ini tidak sebanding dengan apa yang nantinya akan di dapat di PON Jabar. Apakah kembali umat harus di perjudikan dalam permainan gambling? Ataukah hanya sepucuk dua pucuk orang yang mampu menikmatinya?

Salah satu komisi DPR RI mengunjungi ketua PB PON XIX Jabar Ahmad Heryawan terkait penyelenggaraan PON. Salah satunya mengimbau PB PON agar transparan dalam pemakaian anggaran. Karena pemberian dana APBN sangat minim di acara besar kali ini, jangan sampai perhelatan ini menyisakan masalah hukum, pungkas Abdul Fikri Faqih wakil ketua komisi.

Rakyat butuh kepastian penghidupan, nyaman tanpa cekikan dana pajak, tidur nyenyak tanpa gangguan rentenir pelit bukan tontonan lomba-lomba yang hanya sebagai kesenangan semu. Rakyat juga ingin adanya pengelolaan keuangan negara yang pasti-pasti di atur dalam syariat Islam bukan dilempar dan dialihkan untuk agenda yang bisa jadi mendatangkan murka Allah.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement