REPUBLIKA.CO.ID, ‪BANDUNG -- Perum Perhutani, membantah kerusakan Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimanuk Hulu diakibatkan lahan milik Perhutani. Apalagi, kerusakan DAS tersebut menyebabkan banjir bandang Garut.

Menurut Corporate Secretary Perum Perhutani, John Novarly, kawasan hutan yang dikelola Perum Perhutani di Kabupaten Garut hanya 14.282 Hektare dari total luas Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimanuk Hulu yang mencapai 140.553 Hektare. "Artinya, Perum Perhutani hanya mengelola 10,16 persen dari total Sub DAS Cimanuk Hulu," ujar John saat menggelar jumpa pers di Bandung, Selasa (27/9).

Terkait lahan kritis di Sub DAS Cimanuk Hulu, menurut John,  saat ini luasnya sekitar 30.442 hektare atau 21,65 persen. Namun, lahan kritis tersebut sebagian besar berada di luar kawasan Perhutani karena lahan kritis yang berada di dalam kawasan hutan KPH Garut adalah 1.073 hektare atau hanya 3,5 persen dari total Sub DAS Cimanuk Hulu.

Menurut John, lahan kritis terjadi karena perambahan hutan dan alih fungsi hutan menjadi pertanian. Terdapat sekitar 8.484 orang yang tinggal di kawasan hutan kritis, karena kehidupan masyarakat tergantung pada lahan pertanian tersebut.

‬“Melihat kondisi tersebut, tidak logis kalau Perhutani disebut sebagai penyebab utama banjir bandang di Garut. Banjir bandang tersebut diakibatkan oleh sedimentasi,” kata John.

‬Menurut John, kondisi lahan KPH Garut memang lebih baik dibandingkan kawasan lain di luar Perhutani. Sebab, KPH Garut masih terjaga dan banyak pohon. Sedangkan kawasan lain di dalam Sub DAS Cimanuk Hulu, banyak yang sudah beralih fungsi menjadi pemukiman dan lahan pertanian.

‬John menilai, banjir bandang adalah permasalahan bersama yang harus diselesaikan secara bersama-sama pula dan secara komprehensif. Strategi penanganan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari sektor hulu sampai hilir. Dalam hal ini, dinas/instansi pengelola dan pemanfaat harus bekerja sama sehingga menciptakan upaya rehabilitasi hutan dan lahan yang berkelanjutan.

‬Untuk mencapai hasil optimal, kata John, harus ada azas keterpaduan penanganan Sub DAS Cimanuk Hulu antara dinas/instasi dan stakeholder lain. Melalui sinergi tersebut, diharapkan bisa saling menanggung dan saling mendukung seluruh kepentingan dalam rangka pembangunan yang berwawasan lingkungan. Yakni, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan dan pengendalian.

Ikuti Whatsapp Channel Republika