REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Isu reklamasi Jakarta menjelang Pilkada DKI Jakarta Februari 2017 dinilai pengamat politik akan menjadi salah satu komoditas politik seksi, namun sekaligus berpotensi merugikan masyarakat ibu kota.

"Iya seksi sebagai komoditas politik jelang Pilkada DKI Jakarta bagi para penantang Calon Gubernur pejawat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok," kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago, Selasa (27/9).

Menurut dia, isu reklamasi bisa dipakai lawan politik Ahok untuk menurunkan elektabilitasnya karena sejauh ini Ahok sulit diserang dari sisi pelayanan publik, pungutan liar, maupun kinerja pegawai negeri sipil karena sudah mengalami perbaikan.

Karena itu, dia menilai, penolakan terhadap reklamasi merupakan hal yang lumrah. Namun, itu akan menjadi persoalan manakala melibatkan masyarakat kecil. Pangi memberikan contoh penolakan para nelayan yang tidak dapat dipastikan sebagai murni aspirasi mereka.

"Partisipasi kolektif yang dipaksakan menolak dan bukan suara masyarakat sendiri, justru merugikan mereka," katanya.

Senada dengan Pangi, pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai isu reklamasi tidak akan mampu mendongkrak elektabilitas penantang Ahok. Menurut dia, banyak isu krusial dan bersentuhan langsung dengan masyarakat yang bisa dikedepankan, selain reklamasi.

"Misalnya isu pembangunan, normalisasi sungai atau bagaimana supaya Jakarta menjadi bagus, harus ada awareness di situ," ujar Siti.

Ikuti Whatsapp Channel Republika