REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (23/9). Sofyan mengaku ingin berkoordinasi tentang percepatan reformasi di kementeriannya.
"Ada beberapa yang harus kerja sama dengan KPK dalam rangka mempercepat reformasi BPN (Badan Pertahanan Nasional)," kata Sofyan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (23/9).
Menurutnya, masih ada sejumlah persoalan di kementeriannya yang pengurusan prosedurnya masih berbelit-belit. Sehingga, koordinasi dengan KPK diharapkan bisa mendukung agar jalur prosedur pengurusan bisa lebih cepat.
"Misal masalah mempercepat prosedur supaya lebih cepat keluar, kemudian Hak Guna Usaha (HGU) lebih cepat, Hak Guna Bangunan (HGB) lebih cepat dan proses administrasinya," kata Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tersebut.
Selain itu, ia juga ingin membicarakan persoalan tanah dan rumah-rumah milik Belanda yang ada di Jakarta dan di sejumlah kota.
"Ini bagaimana statusnya karena ada perbedaan data, kita ingin supaya lebih cepat," kata Sofyan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
