Efek 'Tsunami' Korupsi Bagi Atlet Sumut di PON XIX

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Partisipasi Sumatra Utara dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX di Jawa Barat terkendala anggaran. Pemberangkatan rombongan kontingen Sumut akhirnya terpaksa menggunakan dana pinjaman.

"Sekarang, anggaran pemberangkatan juga belum jelas. Masih pakai urunan-urunan lah untuk memberangkatkan atlet," kata Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumut Gus Irawan Pasaribu kepada Republika.co.id, Senin (19/9).

Irawan mengatakan, permasalahan anggaran tersebut muncul akibat 'tsunami' korupsi yang melanda pemerintah dan DPRD Sumut. Kasus demi kasus yang menimpa eksekutif dan legislatif di provinsi ini, lanjutnya, ikut mengganggu anggaran KONI Sumut.

"Pelatihan-pelatihan jadi terlambat dan terkendala. Harusnya kita mulai latihan Januari tapi uang nggak ada. malah jadi mulai Maret atau April. Padahal pembinaan itu nggak boleh berhenti," kata dia.

Irawan menjelaskan, dari total Rp 45 miliar anggaran yang diajukan KONI untuk persiapan dan keikutsertaan dalam PON 2016, hanya Rp 15 miliar yang ditampung dalam APBD 2016. Dana itu juga telah digunakan untuk kegiatan pelatihan daerah (Pelatda) yang diselenggarakan sejak Januari 2016.

"Itu pun cairnya bulan Juni. Begitu cair itu tinggal untuk bayar utang dan habis. Kami harap yang Rp 30 miliar lagi ditampung di P-APBD. Tapi P-APBD masih pembahasan awal," ujar Irawan.

Meski terkendala anggaran, Irawan mengatakan, pihaknya terus meyakinkan para atlet agar tidak terpengaruh dan terus memberikan yang terbaik. Dia yakin jika masalah anggaran tersebut pasti ada solusinya.