REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepolisian dipastikan akan menjaga ketat keamanan bagi investor yang ingin berinvestasi di dalam negeri. Bahkan industri yang telah berjalan melalui investasi asing dan dalam negeri juga disebut akan mendapatkan keamanan dalam menjalankan usahannya.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, investasi merupakan hal penting dalam menunjang perekonomian nasional. Untuk membuat investor nyaman dalam menjalankan usaha, maka pemerintah harus menciptakan iklim usaha yang sehat bagi dunia usaha.
"Selain perizinan, mereka juga menginginkan kemudahan dalam infrastruktur, air, listrik, jalan. Yang berikutnya diminta adalah jaminan hukum dan jaminan keamanan," kata Tito dalam diskusi bersama pengusaha di kantor BKPM, Jakarta, Senin (19/9).
Tito menjelaskan, Kepolisian di setiap daerah, khususnya yang berada di kawasan industri akan memberikan jaminan keamanan. Permasalahan investor seperti premanisme, sengketa lahan, hasil limbah, dan lain sebagainya, akan diminimalisasi oleh kepolisian. Sehingga investor bukan hanya berinvestasi sekali, tapi bisa menginvestasikan kembali usaha mereka atau mengajak investor asing untuk masuk ke Indonesia.
"Jangan sampai investor dikasih janji bagus, tapi di bawahnya banyak hambatan. Kami melihat peran dari polri sangat penting di sana untuk jaminan keamanan dan hukum," kata Tito.
Dia menuturkan, kepolisian saat ini telah memfokuskan untuk menjaga 14 kawasan yang memiliki industri cukup banyak. Kawasan ini akan dijaga ketat sehingga tidak ada premanisme, dan gangguan keamanan lain. Salah satu kawasan yang mendapat penjagaan adalah kawasan Jababeka.
Menurut Tito, pihaknya sudah mengoordinasikan dengan 10 Kapolda di sejumlah Provinsi yang memiliki industri paling banyak di antaranya Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa tengah, dan Sulawesi Selatan, hingga Kepulauan Riau. Sebanyak 10 provinsi ini memiliki disebut memiliki 90 persen industri di Indonesia.
Kepala BKPM Thomas Lembong menuturkan, beberapa provinsi yang menjadi destinasi industri memang patut diajak bekerja sama dengan BKPM pusat maupun daerah. Sebab provinsi-provinsi ini menjadi daerah industri yang memang rawan kejahatan.
"Banyak kendala di daerah, bukan hanya masalah administrasi. Tapi juga keamanan. Makanya harus kita koordinasikan untuk meminimalisir itu," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
