REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari mengatakan anggota dewan masih mengkaji besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2016. Ineu mengatakan ada tiga program yang memiliki anggaran paling besar karema merupakan prioritas yang harus dituntaskan.
"Ada beberapa hal yang perlu diselesaikan karena menyangkut janji gubernur. Yakni terkait dan desa itu kan amanat ya. Kemudian dana PMU (Pendidikan Menengah Universal), dan pembebasan lagan Gedebage untul masjid Jawa Barat," kata Ineu, Ahad (18/9).
Ineu menyebutkan dana desa memang merupakan kewajiban pemerintah provinsi untuk diberikan kepada kota dan kabupaten. Setelah sebelumnya telah diberikan 50 persen.
Begitupun dengan dana PMU yang menjadi bagian dari program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang harus ditunaikan provinsi. Sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di daerah karena dana tak kunjung cair.
"Jangan sampai helatan PON yang besar diutamakan tapi yang kecil tidak terpikirkan dengan baik," ujarnya.
Selain itu proyek pembebasan lahan untuk Masjid Terapung Jawa Barat harus segera dilakukan. Agar pembangunannya tidak tertunda dan segera menjadi ikon unik Jawa Barat di wilayah yang tengah menjadi konsen pembangunan pusat pemerintahan Kota Bandung tersebut.
Ineu mengaku kemungkinan dalam seminggu dapat menentukan total detail APBD-P 2016 untuk segera disetujui bagik legislatif dan juga eksekutif.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan pada anggaran perubahan ini, pemprov memang ingin menyelesaikan tiga hal tersebut. Terutama yang berkaitan dengan pembangunan di daerah yang menjadi tanggungjawab pemprov. Yakni, pembebasan lahan Gedebage, dana PMU, serta dana desa yang menjadi tiga belanja besar untuk pemprov pada APBD-P 2016.
Menurutnya ketiga hal tersebut menjadi fokus pada APBD-P 2016. Mengingat program tersebut menyangkut hajat hidup masyarakat Jawa Barat. Jika tidak tersalurkan segera, Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengaku bersalah karena program tersebut janji pemprov.
Selain itu, ia mengatakan pemerintah Jawa Barat juga akan menambah stok beras khusus mengantisipasi bencana. Stok beras ini akan dibeli dari Bulog dan menjadi stok di Badan Ketahanan Pangan Jawa Barat.
"Mungkin beli beras kita 100 sampai 200 ton lagi dalam dua bulan ini. Untuk nambah stok di Badan Ketahanan Pangan," ujar pria yang akrab disapa Aher ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
