REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Ada yang berbeda pada rapat paripurna XVIII DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan dan penelitian komisi-komisi terhadap Raperda   Perubahan APBD 2016, Rabu (14/9).

Usai rapat paripurna ditutup, Wakil Ketua DPRD Sumsel M Yansuri mengumumkan sesuatu yang mengagetkan. “Kepada semua anggota dewan yang terhormat, setelah paripurna ini jangan dulu keluar. Karena kita akan melakukan tes urine,” katanya. Sontak, secara serentak para anggota dewan bertepuk tangan sehingga meriah.

Test urine terhadap wakil rakyat tersebut langsung dilakukan petugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumsel. Menurut Yansuri, pelaksanaan tes urine tersebut sengaja dirahasiakan dan baru diumumkan setelah rapat paripurna selesai.

“Saat ini ada 2/3 lebih anggota yang hadir, jadi lihat saja siapa yang hadir, tapi tidak ikut memeriksa urine. Kalau yang tidak datang hari ini tidak masalah,” kata anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar.

Pelaksanaan tes urine kali ini langsung disaksikan Ketua DPRD Sumsel HM Giri Ramanda N Kiemas dan Kepala BNN Provinsi Sumsel Brigjen M Iswandi. Tes urine berjalan lancar, satu persatu anggota DPRD yang mengenakan jas lengkap antri menuju toilet dengan diawasi petugas dari BNN.

Menurut Kepala BNN Provinsi Sumsel Iswandi, pemeriksaan urine pada anggota DPRD Sumsel memang dilakukan dadakan usai rapat paripurna. “Ini merupakan permintaan dari pimpinan DPRD Sumsel dan hasilnya akan diserahkan kepada DPRD Sumsel. Lain halnya kalau BNN yang datang memeriksa maka hasilnya untuk kita,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumsel Giri Ramanda N Kiemas mengatakan, pemeriksaan dilaksanakan sebagai upaya DPRD Sumsel memberantas bahaya narkoba. "Jika didapati ada anggota DPRD yang positif narkoba, kami akan berkoordinasi dengan BNN untuk diambil langkah selanjutnya. Bisa saja nanti minta direhabilitasi dan diserahkan ke partai hasilnya.”

Ikuti Whatsapp Channel Republika