REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING --- Sebanyak 73 persen dari populasi penduduk dunia belum mendapatkan perlindungan sosial apa pun. Mereka tidak memiliki pilihan selain berjuang sendirian guna mendapatkan proteksi untuk kehidupannya.
Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Organisasi Pekerja Dunia (ILO) Guy Ryder pada acara “ILO-China-ASEAN High Level Seminar on Universal Social Protection through South-South Cooperation” yang berlangsung di Beijing, Cina, Senin (5/9).
High Level Meeting yang dibuka Wakil Menteri Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Cina, Kong Changseng, tersebut merupakan salah satu rangkaian lanjutan pertemuan G20 dan menjadi forum bertukar pengalaman dan penjajakan kerja sama antarnegara selatan global.
Ryder melanjutkan, dengan fakta tersebut, maka salah satu tantangan terbesar yang disepakati para pemimpin di bidang ketenagakerjaan dan organisasi jaminan sosial yang hadir dalam pertemuan itu adalah perluasan jaminan sosial kepada pekerja informal atau bukan penerima upah (BPU) dan para pekerja rentan. Pekerja rentan merupakan pekerja BPU yang belum mampu membayar iuran bulanan untuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, namun mereka rentan mengalami kemunduran ekonomi yang akan membuat hidupnya semakin sulit.
“Apalagi , jika mereka mengalami risiko kecelakaan kerja, hari tua, dan kematian,” kata Ryder.
Pertemuan juga menyepakati dibutuhkannya suatu mekanisme subsidi pembiayaan jaminan sosial bagi pekerja rentan agar mereka terlindungi sampai mereka mandiri. Selain itu, dibutuhkan pula kepastian agar mekanisme tersebut dapat berkelanjutan dalam jangka panjang.
Beberapa alternatif solusi pembiayaan yang ditawarkan untuk mengatasi hal itu, kata ryder, antara lain, subsidi melalui kontribusi pemerintah melalui pajak atau realokasi pembiayaan publik untuk investasi jaminan sosial. Alternatif lainnya adalah melalui kontribusi iuran masyarakatnya.
Merespons hal itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) Republik Indonesia, Agus Susanto, yang hadir sebagai salah satu pembicara seminar, menyatakan, para petinggi negara-negara selatan global harus menjalin komitmen bersama guna memastikan seluruh masyarakat dunia dapat menikmati perlindungan jaminan sosial dan hidup secara layak.
Menurut Agus, tantangan yang sama kini juga dihadapi Indonesia. Karena itu, Agus mendorong agar penyelenggara jaminan sosial tidak tinggal diam dan terus melakukan inovasi sosial dengan menggandeng kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah.
Agus melanjutkan, pemerintah dan organisasi jaminan sosial harus mampu memberikan pilihan solusi kepada masyarakat apabila kapasitas fiskal yang dimiliki pemerintah benar-benar sangat terbatas, sehingga tidak tersedia dana subsidi untuk para pekerja rentan.
Dia menambahkan, jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan RI saat ini sedang mengembangkan program untuk memberikan perlindungan kepada pekerja rentan tersebut. Program ini disebut dengan “Program Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja Rentan (GN Lingkaran).GN Lingkaran merupakan gerakan nasional untuk menggalang solidaritas dari para pelaku usaha swasta dan inisiatif masyarakat untuk berkontribusi dalam donasi iuran BPJSTK yang bertujuan memberikan perlindungan kepada para pekerja rentan.
“Dana donasi dapat berasal dari dana CSR (Corporate Social Responsibility) perusahaan, baik swasta maupun perusahaan BUMN, ataupun sumbangan personal. Dengan demikian, perlindungan atas risiko sosial ekonomi akibat kecelakaan kerja, hari tua, dan kematian dapat dirasakan oleh pekerja,” kata Agus.
Agus menyatakan, inisiatif itu adalah salah satu pemikiran inovasi sosial yang sedang dikembangkan oleh BPJSTK di Indonesia. Agus pun mendorong Kerja Sama Selatan Selatan, yang kawasan ASEAN menjadi bagian di dalamnya, untuk terus melakukan pertukaran pikiran dan pengalaman dalam mengembangkan dan memperluas cakupan kepesertaan jaminan sosial sebagai salah satu agenda kerja sama internasional.
“Saya harap pertemuan dengan para petinggi ini dapat membuka diskusi untuk menganalisa pilihan-pilihan yang ada dan memastikan sistem jaminan sosial di masing-masing negara dapat berjalan dengan baik dan sejalan dengan isu nasional, seperti kemiskinan dan lapangan pekerjaan,” kata Agus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
