REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika R Niken Widiastuti mengatakan isu perempuan dan anak perlu mendapatkan perhatian.
"Perempuan dan anak menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat," kata R Niken Widiastuti melalui siaran pers yang diterima dari Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) di Jakarta, Selasa (6/9).
Dia menyatakan hal tersebut dalam acara Pertemuan Bakohumas yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Niken menjelaskan, perempuan dan anak menjadi kelompok yang rentan mengalami kekerasan. Berdasarkan data Bareskrim Polri pada 2012-2015, tercatat ada 861 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan lebih dari 70 persen korbannya adalah perempuan dan anak. "Modus terbesar adalah prostitusi dan ketenagakerjaan," katanya.
Niken menilai kejahatan seperti itu tidak bisa dibiarkan terus-menerus dan semua komponen masyarakat harus bekerja sama, bekerja keras, komprehensif dan terukur dalam meminimalisasi jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
"Bakohumas dari seluruh kementerian/lembaga harus bersama-sama menyosialisasikan tindakan, bahaya dan dampak kekerasan terhadap perempuan dan anak karena tidak hanya anak perempuan, tetapi juga anak laki-laki," katanya.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Keluarga Kementerian PP-PA Sri Danti mengatakan humas perlu melakukan kerja sama dengan berbagai media cetak maupun elektronik agar bisa menampilkan berbagai substansi terkait perempuan dan anak yang lebih komprehensif dilengkapi dengan analisis.
"Sebagai humas, kita harus bisa meningkatkan skill untuk bisa meliput, menulis, menganalisa, hingga memublikasikan kepada masyarakat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
