REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Wakil Gubernur NTB, Muhammad Amin mengungkapkan persoalan sengketa lahan sekitar 135 hektare yang masih ada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika membuat para investor enggan menanamkan investasi.
"Berdasarkan laporan, di KEK Mandalika masih ada kendala sengketa lahan. Ini membuat investor apatis karena perencanaan menjadi terganggu. Itu masalah bagi investasi," ujarnya kepada wartawan di Kota Mataram, Selasa (6/9).
Menurutnya, meskipun lahan yang sudah dibebaskan lebih luas dibandingkan lahan yang masih menjadi sengketa. Namun, lahan seluas 135 hektare yang masih menjadi permasalahan merupakan kawasan yang strategis di KEK Mandalika.
Ia menuturkan, proses penanganan sengketa lahan seluas 135 hektare bisa berjalan panjang. Sehingga hal itu dikeluhkan. Namun, pihaknya berupaya agar lahan tersebut bisa dibebaskan sehingga tidak ada persoalan di KEK Mandalika.
Amin menambahkan PT Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC) sebagai pengelola KEK Mandalika harus berusaha menjalin kerjasama dalam membangun KEK Mandalika dan tidak bergantung pada dana APBN atau APBD. "Kalau infrastuktur dasar dari APBN. APBD terbatas," ungkapnya.
Ia menuturkan, harus ada kebijakan daerah yang memberikan kemudahan bagi investor untuk menanamkan modal di KEK Mandalika. Baik berbentuk peraturan Gubernur. Disamping paket kebijakan Pemerintah pusat tentang kemudahan berinvestasi di Kawasan Ekonomi Khusus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
