REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Komunikasi Politik Tjipta Lesmana menilai untuk saat ini lebih baik memikirkan bagaimana memperbaiki dan memperkuat Badan Intelijen Negara (BIN). Dari pada, menyibukkan diri dengan membahas isu pergantian kepala BIN.
"Lebih baik bekerja memperbaiki dan memperkuat BIN. Misalnya, memberikan kewenangan lebih dalam menjalankan tugasnya," kata Tjipta dalam diskusi bertajuk "Dibalik Isu Pergantian Kepala BIN" di Jakarta, Kamis (1/9).
Menurut Tjipta, pergantian Kepala BIN sepenuhnya merupakan hak preogratif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tak boleh ada intervensi dari pihak mana pun terkait itu.
Tjipta sendiri heran dengan isu pergantian Kepala BIN oleh presiden belum lama ini. Bahkan isu itu dikabarkan sengaja dihembuskan oleh suatu partai politik.
Tjipta menenggarai ada pihak yang sengaja melemparkan bola pergantian kepala BIN. Ia melihat ada kepentingan tertentu dari orang yang melemparkan isu pergantian kepala BIN ini.
Direktur Lima, Ray Rangkuti menilai BIN tidak boleh dipolitisasi. Termasuk diintervensi. "Jangan sampe BIN dipolitisasi, kecuali ada alasan objektif, tapi alasan objektif juga nggak ada alat ukurnya," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
