REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Utusan Khusus PBB Ratu Maxima membahas masalah advokasi keuangan inklusif dengan Menko PMK Puan Maharani di kantor Kemenko PMK di Jakarta Pusat, Kamis (1/9). Usai menerima Ratu Maxima selama satu jam, Puan menjelaskan utusan khusus PBB asal Belanda tersebut sangat perhatian dengan perkembangan layanan keuangan digital di Indonesia. Saat ini, Indonesia memang sedang menargetkan agar tahun 2019 ada 75 persen pengguna layanan keuangan digital.
“Beliau sangat perhatian dengan perkembangan layanan keuangan digital di Indonesia yang saat ini diharapkan sampai tahun 2019 akan ada 75 persen pengguna layanan keuangan digital,” kata Puan.
Dengan layanan keuangan digital, menurut Puan, semua dana bantuan sosial (bansos) dan non bansos akan diberikan kepada masyarakat dengan cara nontunai, tetapi harus melalui bank. Namun untuk itu, pemerintah harus melakukan sosialisasi dan edukasi yang cukup sehingga masyarakat mengetahui dan merasakan manfaat dari layanan keuangan digital.
“Karena itu, sekarang tahun 2016, pemerintah sudah dan akan membuat dan melayani penerima perlindungan sosial, PKH (program keluarga harapan) melalui e-warung atau eleketronik warung gotong-royong, di mana di sana mereka bisa mengambil rastra (beras untuk keluarga sejahtera), uang untuk KIP (Kartu Indonesia Pintar) atau pelayanan yang berkaitan dengan PKH di e-warung tersebut,” jelas Puan.
Dia mengatakan, untuk meningkatkan layanan keuangan digital, pemerintah telah bekerja sama dengan empat bank pemerintah. Tetapi ke depan, setelah melakukan sosialisasi dan edukasi serta telah menganggap masyarakat sudah cukup baik pengetahuannya, tentu akan dilakukan kerja sama dengan semua bank yang ada.
Dengan demikian, nanti agen-agen dari bank akan langsung mendatangi masyarakat, tanpa harus mengalami kendala karena tidak ada bank yang dekat dengan masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
