REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wacana penguatan peran dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terus mendapat dukungan. Pengamat Politik Yudi Latief menilai, saat ini legitimasi yuridis DPD RI sangat kurang, sehingga perannya ke masyarakat juga dirasakan kurang. Karenanya, Yudi mendukung penguatan DPD RI secara kelembagaan.
"DPD RI seperti tidak ada basis dukungan. Agar DPD memiliki basis dukungan publik maka harus mempunyai akar di Ormas. DPR basisnya parpol, maka itu DPD harus membuka diri selain anggotanya diwakili daerah juga wakil golongan masuk," kata Yudi Latief dalam diskusi dan tukar pendapat dengan sejumlah anggota DPD RI yang tergabung dalam Gerakan Nasional (Gernas) Penguatan DPD RI di Hotel Sultan Jakarta, Selasa (30/8).
Yudi pun mendukung gagasan Gernas Penguatan DPD RI untuk meminta dukungan kepada semua stake holders dan membuat rembuk nasional penguatan DPD RI. Ia juga akan membantu melakukan konsolidasi kepada civil society dan berharap DPD RI membuka diri adanya Utusan Golongan dalam kamar DPD RI.
"Di mana nantinya DPD RI dan Utusan Golongan melalui mekanisme pemilihan berbeda," papar Yudi. Menurut dia, jika DPD RI dipilih langsung rakyat di Pemilu, maka Utusan Golongan dipilih melalui konvensi golongan atau komunitas bersangkutan. Seperti Utusan Golongan dari kalangan buruh dipilih melalui konvensi serikat buruh.
"Misalnya (komunitas) perempuan yang kuota pemilihan langsung sulit tercapai maka lewat Utusan Golongan kuota perempuan bisa tercapai. Kekisruhan Utusan Golongan di Orde Baru terjadi karena seenaknya diangkat presiden. Kini lewat konvensi ormas saya kira bagus," kata Yudi.
Menurut Yudi, jika Ormas terwakili melalui utusan golongan di parlemen, maka aspirasi kelompoknya langsung bisa disuarakan. "Kalau aspirasi dicuekin di DPR maka mereka ada basis kekuatan tawar karena wakil mereka ada," cetus Yudi.
Anggota DPD RI dari Sumut, Prof Darmayanti Lubis mengakui dukungan penguatan kewenangan DPD RI semakin banyak. "Di daerah banyak ormas memberikan dukungan termasuk Muhammadiyah yang juga menginginkan adanya Utusan Golongan," tutur Darmayanti dalam keterangannya, Kamis (1/9).
Menurut dia, semangat penguatan DPD RI dengan penambahan keanggotaan dari Utusan Golongan harus direspons positif karena memberikan kesempatan bagi kaum marjinal yang selama ini sulit untuk menjadi anggota Dewan. "Namanya nanti apa terserah. Apakah DPD RI dan Utusan Golongan atau apa. Yang penting penguatan kelembangan DPD RI dulu," kata Darmayanti.
Diskusi tersebut dihadiri Koordinator Gernas Penguatan DPD RI Muh Asri Anas (DPD RI dari Sulbar) serta sejumlah anggota DPD RI seperti Anggota DPD RI dari Sumut Prof. Dr. Darmayanti Lubis, Nurmawati D. Bantilan (DPD RI Sulteng), Syafrudin Atasoge (DPD RI dari NTT), Ahmad Kanedi (DPD RI dari Bengkulu), Eni Sumarni (DPD RI dari Jawa Barat), Novita Anakota (DPD RI dari Maluku), Denty Eka Widi Pratiwi (DPD RI dari Jateng), Anna Latuconsina (DPD RI Maluku) dan Aji Muhammad Mirza Wardana (DPD RI dari Kaltim) serta para staf ahli DPD RI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika