REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Setelah dibuka secara resmi oleh Menteri Sosial Khofifah Endar Parawangsa pekan lalu, Pemkot Yogyakarta akan menggencarkan pembukaan elektronik warung gotong royong (E-Warong) di setiap kecamatan di Yogyakarta. Tahun ini diharapkan setiap kecamatan memiliki satu E-Warong tersebut.
Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta, Hadi Mochtar mengatakan, di Yogya memang baru ada satu E-Warong tersebut yaitu di Bintaran Mergangsan. "Ada satu yang sudah diresmikan Bu Menteri kemarin dan terus akan kita tambah setiap kecamatan satu," ujarnya, di Yogya, Selasa (30/8).
Meski begitu pihaknya akan melakukan kajian terkait keberadaan E-Warong di wilayah tersebut. Hal ini karena bisa dimungkinkan satu kecamatan memiliki lebih dari satu E-Warong yang dikelola oleh (KUBE) kelompok usaha bersama penerima kartu program keluarga harapan (PKH).
Berdasarkan kajian awal, setidaknya satu warung bisa melayani 300 peserta PKH di wilayah agar tetap bisa memperoleh keuntungan. Padahal di Kota Yogyakarta, jumlah peserta penerima PKH tercatat sebanyak 3.302 peserta. Jumlah tersebut merupakan bagian dari 16.031 kepala keluarga yang menjadi penerima manfaat program beras untuk masyarakat miskin (raskin).
E-warong menurut Hadi, selain menjual bahan kebutuhan pokok untuk peserta PKH juga akan dikembangkan sebagai tempat penyaluran program raskin. Pada tahap awal, seluruh peserta PKH di Kota Yogyakarta akan menerima kartu keluarga sejahtera (KKS). Kartu tersebut dapat difungsikan layaknya kartu tarik tunai di mesin ATM karena seluruh dana bantuan akan langsung masuk ke rekening setiap peserta.
Peserta dapat menggunakan dana bantuan yang diterima untuk berbelanja di e-warong atau menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan anak. "Hingga akhir tahun, penerimaan raskin masih akan diwujudkan dalam bentuk beras, baru tahu depan bisa menggunakan kartu tersebut," katanya.
Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum MK Pontjosiwi mengatakan, KKS tidak hanya mempermudah masyarakat untik mengakses bantuan sosial tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menabung di bank dan memanfaatkan fasilitas perbankan yang ada.
"Saat ini, yang dibutuhkan adalah efisiensi dan kecepatan dalam transaksi keuangan. KKS bisa menjadi salah satu solusi untuk hal tersebut dan mendukung gerakan nontunai," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika