REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua DPR RI Ade Komarudin meminta lembaga anti-korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, dan Kejaksaan Agung lebih garang dan efektif dalam memberantas korupsi.
Hal itu diungkapkannya saat pembukaan Workshop on Development Effectiveness to Implement the SDGs di DPR RI, Jakarta, Selasa (30/8). Dalam pertemuan itu, hadir para delegasi dari berbagai parlemen dunia, terutama delegasi Global Organization of Parliamentarians Againts Corruption (GOPAC). Hadir pula delegasi Islamic Development Bank (ISDB), United Nation Development Programme (UNDP), dan Westminster Foundation for Democracy (WFD).
Ketua DPR mengapresiasi terbentuknya Gopac Indonesia Chapter karena akan menjadi ujung tombak parlemen Indonesia dalam memerangi korupsi.
“Saya atas nama DPR RI juga ingin menyampaikan apresiasi atas keberadaan dan kerja luar biasa dari KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung dalam memberantas korupsi di Indonesia. Lembaga-lembaga ini dibangun dengan harapan bahwa lembaga anti-korupsi ini dapat secara efektif dan garang memerangi korupsi endemik di Indonesia," katanya.
Menurut Akom, sapaan akrab Ketua DPR, korupsi sudah jadi musuh bersama di Indonesia. Perlawanan terhadap kejahatan korupsi merupakan bagian dari kampanye pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang akuntabel. Di bawah komando tiga lembaga hukum tersebut serta didukung parlemen dan GOPAC Indonesia Chapter, pemberantasan korupsi diharapkan bisa suskes.
“Saya percaya, meskipun GOPAC Indonesia Chapter tidak memiliki kewenangan hukum dalam melawan korupsi, namun Chapter tersebut memiliki nilai-nilai dan semangat yang sama dengan para penggiat anti-korupsi untuk mengakhiri korupsi endemik di Indonesia,” ucap Akom lebih lanjut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika