REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti LIPI Siti Zuhro mengatakan sebagai wakil rakyat, kinerja DPR masih sangat kurang maksimal. Padahal, saat ini DPR sudah berusia 71 tahun.

"Di ultah yang ke-71, DPR belum mampu membuktikan kompetensi dan kapasitasnya menjadi lembaga legislatif yang mengedepankan sistem check and balances, saling imbang dan saling kontrol antara lembaga eksekutif dan legislatif," kata Zuhro, saat dihubungi, Senin (29/8).

Ia menjelaskan, efektivitas mekanisme check and balances diperlukan sebagai salah satu syarat untuk mewujudkan good governance, pemerintahan yang partisipatif, transparan dan akuntabel. DPR, lanjut Zuhro, perlu melakukan fungsi pengawasan yang konstruktif dan mempersiapkan serta selektif terhadap usulan UU yang dimasukkan Prolegnas.

"Dalam hal anggaran, DPR perlu menerapkan nilai-nilai budaya baru yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas untuk memotong mata rantai penyimpangan APBN," kata dia menjelaskan.

Selain itu, Zuhro juga menyoroti perilaku tidak etis, menyimpang dan melanggar hukum, yang tak sepatutnya dipertontonkan terus menerus oleh anggota dewan, karena akan mengotori nama DPR. "Ibarat show room, anggota DPR dituntut menunjukkan itikad dan tekadnya untuk menjadi anggota dewan yang dedikatif dan kontributif. Bukan sebaliknya, malah menstigma institusi DPR," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika