REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Se-Indonesia (APPSI) Syahrul Yasin Limpo mendukung penuh wacana penguatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Dukungan itu disampaikan Gubernur Sulawesi Selatan itu saat menerima kunjungan delegasi Gerakan Nasional (Gernas) Amandemen ke-5 UUD 1945 di Baruga Sangiaseri Rumah Jabatan Gubernur Sulsel Makassar, Sabtu (27/8) malam.
Tim Gernas dipimpin ketua delegasi Muh Asri Anas (Anggota DPD dari Sulbar) yang didampingi sejumlah anggota delegasi antara lain, Anggota DPD RI dari Sulsel Iqbal Parewangi, anggota DPD RI Maluku Anna Latuconsina, anggota DPD RI Sulteng Nurmawati Bantilan, anggota DPD RI dari Maluku Utara Novita Anakotta, anggota DPD RI Sumatra Utara Darmayanti Lubis, dan Anggota DPD RI dari NTT Syafrudin Atasoge.
Asri Anas mengapresiasi masukan dari Ketua APPSI yang dalam konteks nasional memberikan masukan yang tepat untuk formulasi penguatan DPD dalam amandemen UUD 1945. "Kami membawa formulasi dan simulasi penguatan DPD serta menawarkan apa yang diperlukan untuk penguatan DPD RI," ujar Asri Anas dalam keterangannya, Senin (29/8).
Menurut dia, pertemuan itu bertujuan melakukan konsolidasi penguatan DPD RI dalam amandemen DPD RI.
Menurut dia, Ketua APPSI Syahrul Limpo mendukung penuh pengutan DPD RI dengan tiga catatan utama, yakni amandemen kelima UUD 45 dengan penguatan DPD harus mengikutkan utusan golongan yang berada di dalam kamar DPD. "Bisa jadi bunyinya dalam UUD 45 nanti adalah anggota DPD dan utusan golongan," kata Gubernur seperti dijelaskan Asri.
Syahrul juga menjelaskan, banyak golongan masyarakat yang sebenarnya benar-benar memberikan konstribusi besar bagi bangsa ini, namun tidak memiliki agregasi politik kuat seperti misalnya TNI dan Polri yang tidak bisa langsung memberikan masukan untuk kepentingan nasional. Demikian pula Ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah serta asosiasi bisnis dan profesi tidak memiliki suara real di parlemen.
"Beliau (Syahrul) berharap di DPD ada kamar perwakilan golongan yang memiliki kekuatan menyusun UU dan keuangan negara," papar Asri. Catatan kedua, adalah kamar parlemen di Indonesia tidak bisa menjadi bikameral murni sebab hal itu akan mempersulit posisi sistem presidensil.
Syahrul, kata Asri Anas, juga menjajikan bahwa dalam waktu dekat APPSI ingin bersama DPD RI untuk duduk bersama membuat simulasi penguatan DPD RI yang benar-benar bagus untuk kepentingan daerah. Seluruh gubernur yang tergabung dalam APPSI siap hadir 28 Oktober 2016 saat deklarasi penguatan DPD RI.
"Beliau (Syahrul) menyampaikan terima kasih ditemui Gernas DPD RI sebab ada inistatif dari DPD mengajak seluruh organ kemasyarakatan dan pemerintahan bicara serius dengan konsep win win politik untuk kepentingan nasional," ujar senator Sulbar ini.
Dalam kesempatan itu, papar Asri Anas, gubernur juga menjelaskan bahwa ada ketidakseimbangan dalam pembangunan kawasan di Indonesia, pertumbuhan pembangunan daerah tidak seimbang karena salah satunya faktor tidak adanya keseimbangan politik yang bagus. Sehingga, posisi DPD kelak harus hadir untuk kepentingan daerah dan oleh karena itu maka DPD RI harus memiliki kemampuan politik yang kuat untuk memperjuangkan kepentingan daerah secara maksimal.
"Beliau (Syahrul Yasin Limpo) menyampaikan akan ada titik tertentu dimana daerah-daerah akan jenuh dalam kontes ke-Indonesiaan jika tidak terbangun keseimbangan politk yang kuat di republik ini," katanya. Apalagi, dijelaskan bahwa partai politik selalu hadir dan bicara soal pragmatisme, tidak bicara konteks kebangsaan secara menyeluruh.
Menurut Asri Anas, pertemuan serupa akan dilakukan DPD dengan menemui tokoh bangsa seperti pimpinan NU, Muhammadiyah, dan sebagainya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
