REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Center for Indonesia's Strategic Developmen Initiatives (CISDI), Anindita Sitepu mengatakan, pemerintah perlu berkomitmen dalam menyusun peta jalan (roadmap) pengurangan jumlah perokok di Indonesia. Presiden Joko Widodo dinilai perlu mengkomandoi langsung koordinasi penyusunan peta ini.
"Penyusunan peta jalan pengurangan jumlah perokok sangat mendesak disusun. Utamanya karena jumlah perokok kian tinggi sehingga dapat disebut sebagai kondisi darurat nasional. Idealnya, koordinasi penyusunan peta dikoordinasikan langsung di bawah Presiden," jelas Anindita kepada Republika.co.id di Jakarta, Rabu (24/8).
Pihaknya berpendapat, intervensi langsung dari presiden sangat perlu. Sebab, pengurangan jumlah perokok dipastikan akan melibatkan berbagai sektor, yakni kesehatan, ekonomi, lingkungan, kehutanan, dan lainnya.
"Koordinasi oleh Presiden juga menunjukkan adanya komitmen negara hadir dalam melindungi pemuda sebagai pihak perokok pemula dan masyarakat ekonomi menengah ke bawah sebagai konsumen terbesar rokok," kata Anindita.
Poin yang nantinya disarankan masuk dalam peta jalan pengurangan jumlah perokok adalah pencegahan kepada perokok pemula dan konseling bagi perokok aktif. Peta jalan, kata Anindita, sebaiknya diterapkan untuk lebih menyempurnakan kebijakan kenaikan harga rokok.
CISDI memandang wacana kenaikan harga rokok akan mengurangi kemampuan anak, remaja, dan masyarakat miskin untuk membeli rokok. "Kami pun menyarankan setidaknya ada lima kebijakan yang menyertai kenaikan harga rokok. Kelimanya yakni penegakan hukum, pendampingan bagi masyarakat yang ingin berhenti merokok karena tak mampu lagi membeli, perlindugan kepada petani tembakau, melibatkan pemerintah daerah serta sosialisasi tujuan kenaikan harga rokok," kata Anindita.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
