REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan proses rekrutmen Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sejak mulai dari kampung asal calon tenaga kerja rawan korupsi. Bahkan, peluang terjadi korupsi sangat banyak dalam proses penanganan TKI namun KPK enggan menyebutkan nama.
"Peluangnya (korupsi) banyak dan ada di sejumlah titik. Teman-teman (wartawan) pasti sudah tahu, nanti kalau disebutkan mengundang polemik," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Kota Mataram, Rabu (24/8).
Saut melanjutkan, pihaknya sudah mengetahui titik-titik tersebut dan mengetahui solusinya seperti apa. Termasuk melakukan pendekatan secara sempurna dan teliti untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Ia mengatakan pengurusan TKI sejak dari kampung sudah bermasalah hingga kepulangan ke Indonesia. Oleh karena itu, pihaknya mendorong agar para TKI berangkat dan kembali ke Indonesia secara berkualitas.
"Ada sejumlah rencana besar supaya mereka (TKI) berangkat dan kembali dengan berkualitas. KPK akan membantu dan memantau," katanya.
Saut menambahkan permasalahan terbesar menyangkut TKI adalah daya saing. Banyak para tenaga kerja yang diperlakukan tidak adil. Oleh karena itu, diperlukan inovasi untuk menyelesaikan permasalahan TKI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika