REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Sejumlah kepala daerah menyatakan telah merespons cepat pemotongan dana transfer daerah yang diwacanakan oleh pemerintah pusat. Para kepala daerah mengakui akan ada dampak signifikan pasca wacana tersebut diterapkan.
Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo, berencana melakukan pemangkasan anggaran pembangunan fisik dan anggaran operasional daerah. "Pembangunan fisik itu butuh dana yang besar. Karena itu kita pangkas dulu sebagian dananya. Operasional pemerintahan dihemat untuk disisihkan bagi program lain," jelas Nelson kepada Republika di Jakarta, Selasa (23/8).
Nelson menegaskan ada anggaran yang tidak akan dipangkas, yakni gaji pegawai dan dana pengentasan kemiskinan. Sebab, jumlah warga miskin di daerah tersebut cukup tinggi.
Nelson mengungkapkan, dari sekitar 411 ribu penduduk Kabupaten Gorontalo, sebagian besar berstatus warga miskin. "Kami memilih memprioritaskan program pengentasan kemiskinan. Ke depannya, kami berharap tax amnesty pemerintah dapat berjalan baik dan ada timbal baliknya bagi keuangan daerah," ujar Nelson.
Wakil Bupati Jombang, Mundjidah, mengungkapkan Pemkab Jombang tidak akan menghapus program daerah sehubungan dengan adanya pemangkasan dana dari pemerintah pusat. "Kami sudah bersiap melakukan pemangkasan. Sudah mulai dipikirkan bagaimana susunan APBD 2017 nantinya. Semua program, termasuk yang prioritas, tetap mengalami pemangkasan," tutur Mundjidah.
Pemkab Jombang, menurut Mundjidah, memprioritaskan layanan pendidikan dan kesehatan dalam program jangka pendek serta menengah. Anggaran untuk kedua program itu dipastikan akan mengalami pengurangan.
Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah, mengakui ada hambatan dalam menindaklanjuti sejumlah program pasca pemerintah menyatakan adanya kebijakan pemotongan anggaran daerah. Meski demikian, Kabupaten Serang telah mampu melakukan penyesuaian terhadap wacana tersebut.
"Pemotongan 10 persen itu cukup besar sehingga memang mengganggu. Sebab, kami sudah memiliki program, sudah merencanakan, sudah dipaparkan pula kepada masyarakat sehingga sudah diketahui melalui musrenbang. Kami pun akhirnya menyesuaikan dengan melakukan pemangkasan," ujar Ratu Tatu. Penyesuaian tersebut, tutur Ratu Tatu, dilakukan dengan memangkas sejumlah program-program yang belum diberlakukan.
Tatu merinci, sejumlah program yang belum melibatkan pihak ketiga atau belum terpaut dengan kontrak, ditiadakan dari perencanaan sebelumnya.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, berjanji akan selektif memangkas anggaran daerah. Jika sebelumnya Menkeu mengemukakan ada pemotongan sebesar Rp 68,8 triliun, setelah dikaji ulang, jumlahnya bertambah menjadi Rp 72,9 triliun.
Komitmen Sri tersebut disampaikan berdasarkan hasil komunikasi dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Sri mengatakan, DPD menyarankan pemerintah tetap menjaga dana transfer ke daerah, baik dalam bentuk dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH) maupun dana alokasi khusus (DAK) dan dana desa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika