REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pendidikan dan Latihan (Kabadiklat) Kemenhan Mayjen Hartind Asrin mengatakan, institusinya menargetkan dapat memberikan diklat bela negara kepada geng motor, preman, dan komunitas orang nakal. Dengan mengikuti pendidikan bela negara, diharapkan mereka sadar untuk siap membela negaranya dari ancaman dari dalam maupun luar.

"Geng  motor, pereman pasar,  tukang palak, perampok kita sadarkan agar dia cinta Tanah Air, dan sadar bela negara.  Mereka juga harus taat hukum dan harus rela untuk kepentingan negara bukan kepentingan pribadi, dan mau bekerja dengan baik," kata Hartind di Monas, Jakarta, Selasa (23/8)

Hartind menjamin, setelah mengikuti pendidikan bela negara, mereka bisa menjadi warga negara yang taat hukum. Karena itu, ia memiliki ide untuk memberikan bela negara bagi para penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas).

"Kita sudah berkoordinasi dengan tim teknis Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), untuk menentukan bagaimana metode pendidikannya maupun pembiayaannya," kata mantan kepala Puskom Publik Kemenhan itu.

Hartind mengatakan, diklat bela negara di lapas direncanakan mulai awal tahun 2017. Tim kecil Kemenhan sudah berkoordinasi dengan Kemenkumham. "Bela negara di lapas ini juga untuk menangkal paham radikalisme, secara soft bukan secara fisik," katanya.

Hartin menambahkan, pendidikan bela negara juga sudah dimasukan dalam kurikulum di sekolah mulai taman kanak-kanak (TK) hingga perguruan tinggi. "Untuk tingkat TK dan SD dalam bentuk permainan. Sementara  beberapa perguruan tinggi sudah meminta metode pendidikannya," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika