REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan enam provinsi telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan.
"Untuk itu, BNPB mengoperasikan delapan Heli Water Bombing," kata Kepala Pusdatin dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho di Jakarta, Selasa (23/8).
Keenam provinsi dimaksud masing-masing, Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Ia menambahkan bulan September adalah periode puncak kemarau.
"Biasanya bulan September juga merupakan puncak dari jumlah hotspot atau puncak panas kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla," ujarnya.
Periode hotspot terbanyak dari Karhutla di Sumatera dan Kalimantan terjadi selama Agustus hingga Oktober dengan puncaknya September.
"Untuk itu, guna mengantisipasi bencana asap akibat karhutla, maka enam provinsi telah menetapkan status Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan," jelasnya.
Gubernur Kalimantan Barat, kata dia, telah menyiapkan perpanjangan masa siaga darurat karhutla di Kalimantan Barat hingga November 2016.
"Adanya status siaga darurat tersebut maka membuat kemudahan akses bagi BNPB dan BPBD untuk menggerakkan potensi sumber daya yang ada," katanya.
Pada saat ini, BNPB telah mengerahkan delapan helikopter water bombing, dua pesawat water bombing dan dua pesawat hujan buatan.
"Di Riau ditempatkan tiga heli water bombing, dua pesawat water bombing dan satu pesawat Casa hujan buatan," ucapnya.
Penetapan status siaga darurat oleh enam provinsi ini, kata dia, lebih baik jika dibandingkan sebelumnya.
"Pada tahun 2015, beberapa daerah mengalami keterlambatan penetapan status darurat karhutla sehingga penanganan menjadi tidak optimal. Api karhutla sudah terlanjur besar dan meluas sehingga sulit dipadamkan," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika