REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Humas lintas kementrian sepakat melakukan sosialisasi penggunaan dana desa. Dirjen Komunikasi Informasi Publik Kementerian Informasi dan Komunikasi, Rosarita Nikken Widiastuti menjelaskan bahwa banyak hal terkait tata kelola pelaksanaan penggunaan dana desa yang perlu diinformasikan kepada para aparat desa.
"Karena kepala desa belum terbiasa membuat pelaporan dan rancangan anggaran belanja dengan tata cara pemerintah," ujar Rosarita dalam sambutannya di acara Diskusi Tematik Bakohumas dengan tema 'Mengawal Dana Desa' di Jakarta, Selasa (23/8).
Forum koordinasi antar Humas kementerian, menurut Rosarita bisa dimanfaatkan untuk menyusun narasi tunggal terkait informasi apa yang perlu disampaikan ke masyarakat terkait program dana desa.Menurut Rosarita, banyak kepala desa yang merasa mendapatkan intimidasi dari LSM ataupun wartawan yang kurang bertanggubg jawab. Sehingga, banyak kepala desa yang takut untuk menggunakan dana desa.
"Oleh karena itu, kita (pemerintah) harus lebih massif dalam memberikan informasi terkait program prioritas seperti dana desa. Harus ada spesifikasi khusus di website tiap kementerian terkait dana desa," ujarnya.
Selain untuk mensosialisasikan program-program prioritas, Bakohumas juga diharapkan bisa lebih cepat merespon isu-isu yang berpotensi negatif terhadap pemerintah. "Jadi kita harus aware ke media. Kita harus cepat merespon isu-isu yang bisa mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap presiden. Bakohumas harus merubah paradigma. Kita harus bertransformasi," katanya.
Semenatara itu, Sekjen Kemendesa Anwar Sanusi menekankan tiga isu utama yang harus diperhatikan dalam program dana desa. "Pertama adalah penyaluran, kedua penggunaan dan ketiga adalah pengawasan dana desa," ujar Anwar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika