Selasa 23 Aug 2016 15:57 WIB

SAUM tak Berkembang di Daerah

Rep: Muhammad Nursyamsyi/ Red: Nidia Zuraya
Infrastruktur Transportasi Massal: Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) di Jalan MH. Thamrin, Jakarta, Kamis (26/2).
Foto: Republika/ Yasin Habibi
Infrastruktur Transportasi Massal: Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) di Jalan MH. Thamrin, Jakarta, Kamis (26/2).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) diyakini menjadi salah satu jawaban atas meningkatnya kepadatan di jalan raya. Untuk mengatasi kemacetan di jalan raya, sejumlah daerah pun menggagas moda transportasi umum massal.

Namun, sayangnya seiring perjalanan waktu moda transportasi umum massal yang digagas oleh pemerintah daerah (pemda) kini banyak ditelantarkan. Pengamat Transportasi dari Unika Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno menyebutkan Bus Rapid Transit (BRT) di Manado dan Gorontalo sudah tidak beroperasi, sedangkan di Balikpapan jumlahnya menyusut dengan hanya menyisakan satu bus dibanding sebelumnya sebanyak empat bus.

"Gairah kepala daerah untuk mengembangkan SAUM sungguh rendah. Sementara pemerintah pusat hanya banyak memberi bantuan sejumlah armada. Terkadang jumlah armada satu koridor saja masih kurang. Harapannya, kekurangan tersebut ditambahkan oleh pemda," katanya, Selasa (23/8).

Namun, dalam kenyataannya, ia katakan, malah berkurang bahkan ada yang gulung tikar. Djoko meminta keseriusan pemda dalam mengoperasikan SAUM. Menurutnya, hanya dua daerah yakni Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Surakarta yang terlihat serius jika menilik persentase di atas tiga persen pada alokasi anggaran untuk Dinas Perhubungan setempat dari APBD.

Djoko juga berharap PSO Transportasi Umum Berbasis Jalan untuk membantu operasional Saum di daerah segera diluncurkan mengingat besarnya biaya operasional pada SAUM tersebut. "Disamping itu, untuk lebih mengikat kepala daerah, diperlukan SKB antara Kemenhub dan Kemendagri. Subsidi tidak hanya berasal dari pemerintah tetapi dapat berasal dari swasta," ungkapnya.

Ia menambahkan, penguatan sistem kelembagaan, pemanfaatan IT dan peningkatan SDM yang akan mengelola SAUM harus diberikan ke daerah, agar program ini tidak mubazir.

"Jika hal ini tidak diperhatikan seksama, bisa-bisa program SAUM yang sudah diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019 hanya bagi-bagi bus. Bukankah SAUM merupakan salah satu upaya program transportasi berkelanjutan," katanya menambahkan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement