REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Surakarta menjadi daerah yang dinilai paling serius dalam membangun transportasi umum dengan menganggarkan APBD lebih besar dalam layanan transportasi.
"Hanya dua pemda (pemerintah daerah) yang serius urus transportasi, yakni Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Surakarta. Terlihat dari besaran persentase yang dianggarkan kepada dinas perhubungan setempat. Rata-rata sudah di atas tiga persen dari APBD-nya," kata kata pengamat transportasi Djoko Setijawarno, Ahad (21/8).
Djoko menilai gairah kepala daerah dalam membangun transportasi umum yang lebih baik masih rendah, sementara pemerintah pusat hanya banyak memberikan bantuan berupa sejumlah armada bus, yang itu pun masih belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan suatu daerah.
"Namun dalam kenyataannya malah berkurang bahkan ada yang gulung tikar. Trans-Batam yang mulai dioperasikan tahun 2004 hingga sekarag tidak menunjukkan pelayanan yang signifikan," kata dia.
Djoko berpendapat biaya paling besar dalam pelayanan transportasi umum ialah biaya operasional. Oleh karena itu, kata dia, pemerintah perlu memberikan subsidi dana kewajiban pelayanan publik atau PSO untuk transportasi umum berbasis jalan untuk membantu operasional di daerah.
Dia menjelaskan subsidi tidak hanya diberikan kepada pemerintah tetapi juga dilakukan oleh pihak swasta. Djoko mencontohkan kota di Prancis yang hanya membebankan biaya sebesar 20 persen sebagai tarif transportasi sementara 40 persen disubsidi pemerintah dan 40 persen lainnya dari swasta.
"Di samping itu, untuk lebih mengikat kepala daerah diperlukan SKB antara Kemenhub dan Kemendagri," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika