Ahad 21 Aug 2016 20:50 WIB

Pemerintah Tingkatkan Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Dwi Murdaningsih
Petugas BPBD Provinsi Sumatera Selatan dibantu Satpol PP Prov Sumsel, petugas Manggala Agni Daops Banyuasin-OI dan petugas BPBD Kab Ogan Ilir (OI) melakukan pemadaman kebakaran lahan di Indralaya Utara, Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan, Kamis (11/8).
Foto: Antara/Nova Wahyudi
Petugas BPBD Provinsi Sumatera Selatan dibantu Satpol PP Prov Sumsel, petugas Manggala Agni Daops Banyuasin-OI dan petugas BPBD Kab Ogan Ilir (OI) melakukan pemadaman kebakaran lahan di Indralaya Utara, Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan, Kamis (11/8).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah meningkatkan antisipasi menghadapi potensi meningkatnya kebakaran hutan dan lahan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan bahwa Bulan Agustus ini sudah memasuki periode rawan terjadinya kebaran hutan dan lahan dan akan menerus hingga September dan Oktober tahun ini.

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Nur Masripatin menjelaskan, pihaknya bakal meningkatkan patroli terpadu di level daerah di mana melibatkan pihak Pemerintah Daerah, perangkat desa, dan masyarakat.

Nur menyebutkan bahwa selama ini langkah untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan patroli terbukti ampuh menekan jumlah titik panas, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Nur mengakui bahwa selama ini masyarakat masih ada yang melakukan pembukaan lahan untuk pertanian.

Menjawab masalah ini, Nur menyebutkan bahwa sosialisasi level bawah terus pihaknya lakukan. Sosialisasi ini melibatkan peran Pemda dan menurun hingga tingkat kelurahan. Pemerintah juga terus mengampanyekan metode pembukaan lahan tanpa api atau 'lahan tanpa bakar'.

"Pembelajaran dari tahun lalu, semua mengakui bahwa begitu api terlanjur besar akan sulit dipadamkan sehingga energi dipusatkan untuk mencegah. Makanya sebetulnya kalau ada info tentang hotspot itu  kan pergerakan di daerah sudah jauh lebih efektif saat ini. Nah sekarang memang ada window waktu yang rawan kebakaran, kami pusatkan saat ini," ujar Nur, Ahad (21/8).

Selain sosialisasi, KLHK juga menyiagakan tim untuk melakukan water bombing dari udara. Nur menyebutkan, metode ini sebetulnya adalah cara pelengkap bila jalan pemadaman di darat sulit dilakukan. Ia yakin, dengan koordinasi yang sudah terjalin baik dengan pemda saat ini, pemerintah lebih siap mengantisipasi dan mencegah kebakaran hutan dan lahan tahun ini.

"Dan sanksi yang diberikan itu kan tujuannya untuk memberikan efek jera dan juga secara gradual orang itu akan patuh dengan aturan gitu ya. Dan ini terus ditingkatkan sampai semua patuh aturan. Intinya komitmen semua pihak," ujarnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement