REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Guspiabri Sumowigeno memandang pemerintah tidak perlu menarik kembali Arcandra Tahar ke dalam pemerintahan. Karena proses naturalisasi harus dilakukan sesuai ketentuan. Selain itu masih banyak orang Indonesia yang memiliki kapabilitas tanpa meninggalkan kewarganegaraannya.

"Saya kurang setuju dengan rencana menyediakan karpet merah untuk Arcandra. Proses naturalisasi harus berlangsung sesuai ketentuan. Banyak orang pintar yang tidak berpindah warga negara. Mereka harus didahulukan. Ini soal nilai kesetiaan dan loyalitas pada negara," katanya, Ahad (20/8).                  

Menurut Guspiarbri, Arcandra tidak pulang atau kembali karena kesukarelaan. Tapi dengan alasan yang pragmatis yakni karena iming-iming jabatan menteri. Selain itu menurut Guspiabri kapabilitas Arcandra juga belum sebaik Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Guspiabri menilai ada sekelompok elite di sekitar presiden yang ingin memanfaatkan Arcandra untuk kepentingan ekonomi dan bisnis. "Jadi langkah Presiden untuk menghentikan Arcandra, jangan diteruskan dengan langkah untuk mengangkatnya kembali termasuk melalui proses di DPR," tambahnya.               

Guspiabri mengatakan Arcandra memang punya hak untuk kembali menjadi WNI, tapi harus melalui mekanisme normal. Selain itu negara dapat memanfaatkan keahlian Arcandra dalam posisi lain, seperti penasehat Kementerian ESDM atau pejabat tinggi di lembaga bisnis pemerintah.

"Kita perlu hargai juga keahlian beliau. Tapi kan tak harus di posisi Menteri," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika