REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti menilai mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar sebaiknya melalui masa tenang terlebih dulu sebelum kembali ditunjuk menjadi menteri.

"Menurut saya cooling down period dulu selama 3,5 atau 2,5 tahun sambil dia memahami, tidak hanya paham soal Blok Masela saja, atau offshore dan onshore saja, tapi hingga dia tahu seperti apa problem perminyakan di negeri ini," kata Ikrar dalam diskusi publik bertema "Warga Tanpa Negara" yang diselenggarakan lembaga penelitian PARA Syndicate, di Jakarta, Jumat.

Ikrar mengatakan jika Archandra telah menjadi warga negara Indonesia dalam waktu dekat, maka yang bersangkutan tidak perlu langsung kembali ditunjuk sebagai menteri. Sebab, kata Ikrar, peristiwa pemberhentian yang bersangkutan dari jabatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) oleh Presiden Joko Widodo akan menjadi konsumsi partai politik.

Baca juga, Berhentikan Arcandra Tahar, Presiden Tunjuk Luhut.

"Anda tahu lah yang namanya partai politik akan 'menggoreng' kasus ini. Karena jadi seperti main-main," jelas Ikrar.

Arcandra Tahar adalah orang yang ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, namun setelah 20 hari menjabat diberhentikan secara hormat, karena berstatus dwi kewarganegaraan Indonesia-Amerika Serikat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika