REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ali Munhanif mengungkapkan bahwa praktek suap saat ini semakin marak dipraktekkan oleh para penegak hukum. Hal ini diungkapkannya berdasarkan beberapa kasus hukum yang terjadi selama ini.
"Akhirnya penegakan hukum marak praktek suap seperti yang diprakekkan oleh penegak hukum, Polri, Jaksa, dan Mahakamah Agung dan seterusnya. Semua lini penegakan hukum saat ini terkait masalah suap," katanya dalam peluncuran buku "PK Jaksa Pasca Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016: Executable Atau Non-Execitable" di Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (16/8).
Ia menegaskan bahwa semua lembaga hukum di Indonesia kini bisa disuap. Karena itu, kata dia, semua orang kini juga bisa bermain dengan uang untuk menghindari kekalahan di dalam persidangan.
"Di situ sebanarnya lembaga hukum kita terjerat dalam praktek-praktek suap," ujar dosen UIN Syarif Hidayatullah tersebut.
Ia menambahkan, cara pandang penegak hukum saat ini juga tidaklah benar. Karena, semakin tinggi kasus yang ditangani lembaga penegak hukum maka dipandang semakin berhasil.
"Semakin banyak kejahatan, sebuah negara dianggap semakin aman, itu beda. Semestinya pencegahan adalah faktor utama dan lini penting untuk pencegahan tindakan melanggar hukum," jelasnya.
"Di sini tidak begitu. Polisi dan kejaksaan, semakin banyak kasus yang ditangani semakin berhasil, ada kinerja. Nah itu ironi kita sekarang ini," katanya lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
