Selasa 16 Aug 2016 15:41 WIB

Jokowi Disarankan Tetap 'Rangkul' Arcandra Tahar

Rep: Qommarria Rostanti/ Red: Indira Rezkisari
Mantan Menteri ESDM Sudirman Said (kanan) berbincang dengan Menteri ESDM Arcandra Tahar (kiri) saat serah terima jabatan di gedung Kementerian ESDM di Jakarta, Rabu (27/7). Arcandra Tahar telah resmi menggantikan Sudirman Said sebagai Menteri ESDM usai dil
Foto: Antara
Mantan Menteri ESDM Sudirman Said (kanan) berbincang dengan Menteri ESDM Arcandra Tahar (kiri) saat serah terima jabatan di gedung Kementerian ESDM di Jakarta, Rabu (27/7). Arcandra Tahar telah resmi menggantikan Sudirman Said sebagai Menteri ESDM usai dil

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberhentikan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Arcandra Tahar (AT) dinilai tepat. Pasalnya Arcandra memiliki kewarganegaraan ganda.

Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi pun mengapresiasi keputusan tersebut. "Keputusan Presiden soal AT, sudah tepat, walaupun sosok AT yang mempunyai kapasitas yang cukup mumpuni," kata Bobby, Selasa (16/8).

Meski begitu, dia menyarankan Jokowi tetap merangkul Arcandra dalam membangun ketahanan energi Indonesia. Bisa dimulai dengan memproses kembali WNI Arcandra, dan menerima masukan-masukan darinya mengenai solusi atas problem kemandirian energi di Indonesia.

Menurut Bobby, pemilihan Menteri ESDM, bukan hanya harus 'melek' masalah teknis energi, tapi juga mampu menjawab persoalan industri migas di tengah kelesuan harga minyak dunia. Bobby berharap Menteri ESDM yang nanti menggantikan Arcandra, benar-benar sosok yang 'bebas' dari jejak rekam berhubungan dengan mafia energi internasional. Hal ini bertujuan agar kebijakan yang diambil nanti benar-benar menguntungkan Indonesia. Misalnya saja seperti pola kerja sama ekstraktif, investasi proses nilai tambah (kilang atau smelter), dan transfer teknologi (jasa penunjang seperti pemboran, konstruksi pengembangan wilayah kerja, moda transport).

"Menteri ESDM baru juga harus punya formulasi mempercepat PPA (power purchase agreement) di PLN yang mandek karena tidak sinkronnya pola financing dengan harga beli listrik, yang dengan penurunan harga minyak, cenderung lambat dalam melaksanakan pembangunan power plant dari batu bara dan energi terbarukan," jelas politisi Golkar itu.

Dia juga berharap Menteri ESDM yang baru nanti bisa melakuan percepatan untuk memformulasikan sistem subsidi BBM yang efektif dan tepat sasaran, agar terhindar dari tragedi 'Venezuela'. Walaupun 18 persen cadangan minyak dunia menjadi fail state karena salah kelola.

Bobby percaya, Jokowi mampu menugaskan Menteri ESDM yang bukan hanya bersih, pintar teknis, tapi taktis dan strategis dalam mengatasi masalah energi Indonesia yang kompleks ini.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement