REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah akan memotong banyak regulasi. Dalan pidato Sidang Paripurna DPR dan DPD 2016, Jokowi mengatakan sebagai katalisator pembangunan infrastruktur fisik dan sosial, pemerintah berkomitmen melakukan deregulasi dan debirokratisasi.
"Banyak regulasi kita sudah usang, sudah harus diperbaharui untuk menyongsong perubahan jaman," katanya, Selasa (16/8).
Ia mengatakan regulasi yang membingungkan harus disederhanakan, prosedur yang rumit pun harus dipangkas. Hal itu untuk memberikan kecepatan pelayanan, kepastian regulasi, sinkronisasi, kemudahan berinvestasi, serta meningkatkan produktivitas.
Ia mengatakan salah satu yang sudah dilakukan pemerintah mengeluarkan 12 Paket Kebijakan Ekonomi. Dari 12 Paket Ekonomi tersebut, 96 persen perangkat regulasinya sudah selesai disiapkan. Untuk mempercepat manfaat dari paket-paket itu, kata Joko Widodo, telah dibentuk Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi tanggal 28 Juni 2016.
"Ke depan, diupayakan pembentukan Paket Kebijakan Ekonomi lainnya guna mempercepat peningkatan ekonomi nasional," tambahnya.
Selain itu, lanjut Joko Widodo, pemerinrah telah mensinkronkan berbagai peraturan daerah (Perda) terkait perdagangan dan investasi. Lebih dari 3 ribu Perda sudah dibatalkan karena tidak kondusif bagi kemajuan perdagangan dan kemudahan berusaha.
"Mencermati berbagai kesalahpahaman tentang pembatalan Perda, saya tegaskan dua hal. Pertama, sinkronisasi Perda dilakukan untuk kepentingan nasional, yang artinya termasuk kepentingan daerah. Sinkronisasi yang telah dilakukan akan membawa manfaat bagi daerah dalam menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika