REPUBLIKA.CO.ID,DEPOK -- Polemik dalam tubuh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terus bergulir. Pemerintahan yang belum genap berumur dua tahun ini tercatat telah dua kali melakukan perombakan kabinet.
Masuknya nama-nama beken seperti Sri Mulyani sebagai menteri keuangan memang dianggap sebagai angin segar bagi kinerja pemerintahan. Namun, dicopotnya menteri seperti Rizal Ramli yang justru garang dalam membela kepentingan rakyat kecil dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta menuai banyak tanya.
Tak lama setelah perombakan kabinet, pemerintahan Jokowi-JK mengejutkan publik terkait isu menteri yang diduga memiliki dua kewarganegaraan beberapa hari terakhir.
Sang terduga, Arcandra Tahar, baru saja diberhentikan secara hormat oleh Presiden.
Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) yang baru menjabat 19 hari ini efektif akan digantikan oleh Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri ESDM, per hari ini, Selasa (16/8). Hal ini tentu sangat menodai catatan perjalanan pemerintahan Jokowi-JK.
Menurut Ketua BEM UI Arya Adiansyah, kecerobohan dalam memilih menteri tentu akan berdampak besar bagi kehidupan rakyat banyak, termasuk soal kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kondisi ini tentu akan berpengaruh pada kredibilitas negara.
Sampai detik ini, lanjut Arya, publik belum menerima penjelasan yang komprehensif dari pihak istana mengenai hal ini. Dengan dugaan memiliki dua paspor, yaitu Amerika Serikat dan Indonesia, pengangkatan Arcandra sebagai menteri di negara yang tidak mengenal dwi-kewarganegaraan setidaknya melanggar tiga Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Arya menyebut ada tidaknya agenda politik tertentu di balik pengangkatan Arcandra sebagai menteri di sektor yang sangat strategis ini memang perlu ditelisik lebih lanjut lagi. "Tetapi tentu kita sepakat bahwa copot-pasang menteri dalam periode yang sangat singkat berimplikasi pada sehat tidaknya fungsi negara. Agenda-agenda sektor energi dan sumber daya mineral tentu akan terganggu," ujarnya dalam keterangan pers yang diterima.
Oleh karena itu, lanjut Arya, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari rakyat Indonesia, BEM UI menuntut Presiden untuk segera memberikan penjelasan resmi kepada publik tentang kesalahan fatal yang telah dilakukan dengan mengangkat Arcandra Tahar sebagai menteri ESDM. Ke depan, BEM UI meminta Presiden untuk segera mengangkat menteri ESDM yang baru dari kalangan profesional dan nasionalis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Akhirnya, BEM UI mengharapkan pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo, agar lebih cermat dalam mengelola negara dan mengambil keputusan penting bagi negara," kata Arya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika