REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat hukum dari Universitas Diponegoro, Muhammad Mirza Harera, menyarankan Menteri ESDM Arcandra Tahar sebaiknya mengundurkan diri dari jabatannya jika memang memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat. Apalagi hal ini khususnya menyangkut integritas moral dan politik seorang pejabat negara secara hukum di mata publik.  

“Saya rasa Arcandra harus mundur dari jabatannya jika memang benar memiliki paspor Amerika Serikat. Artinya, dia bukan lagi warga negara Indonesia (WNI) karena UU Nomor 12 Tahun 2006 menjelaskan Indonesia tidak mengenal kewarganegaraan ganda. Selain itu, menteri harus WNI asli merupakan amanat konstitusi,” kata Mirza, di Jakarta, Senin (15/8).

Mirza yang juga pengamat hukum ARSC Jakarta ini menilai Arcandra saat ini bisa dikatakan stateless atau orang yang tidak punya kewarganegaraan karena jika dia sudah melakukan sumpah setia kepada AS dan Arcandra menerima jabatan menteri di Indonesia maka kewarganegaraannya di AS akan gugur. Sementara, dia juga tidak diakui di Indonesia.

“Dalam situasi begini presiden harus segera keluar dari jebakan hukum kasus ini karena bisa membahayakan posisi presiden juga nantinya,” tambahnya.

Mirza menyayangkan lemahnya kapasitas sistem pengawasan dan tertib administrasi politik orang-orang di sekitar presiden yang seharusnya mampu menjaga lembaga kepresidenan dan mengawal Presiden Jokowi secara lebih sempurna.

“Presiden itu adalah national display republik ini. Kita semua tahu di sekitar presiden ada mensesneg, seskab, staf khusus presiden, asisten pribadi, dan menteri-menteri yang dekat dengan presiden, kalau kejadiannya seperti ini, artinya selama ini terjadi tumpang tindih pengaturan dan pintu masuk ke presiden terlalu banyak serta menjadi tidak steril," jelasnya.

Bagi Mirza, kasus ini harus menjadi momentum untuk mereformasi sistem dan kinerja berbagai institusi yang ada di istana demi efektivitas, keamanan, dan kredibilitas pemerintah.  

Ikuti Whatsapp Channel Republika